Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEPUTI V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah mengecam dan menyayangkan adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Provinsi Papua, Sabtu (16/7).
Jaleswari yang akrab disapa Dani mengatakan kejadian di Kabupaten Nduga tersebut saat ini dengan cepat serta terukur tengah ditangani oleh aparat.
"Terhadap pelaku akan diproses secara hukum," ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia.
Kantor Staf Presiden, imbuhnya, mendorong proses penegakan hukum dan optimalisasi institusi keamanan guna mencegah semakin bertambahnya korban.
"Juga menindak siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, terlebih menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua," pungkasnya.
Baca juga: Ketua MPR Minta Polda Papua Usut Pemasok Amunisi ke KKB Papua
Sembilan warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua.
Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Polisi Faizal Rahmadani di Jayapura, mengonfirmasi hal itu, Sabtu (16/7). Kepolisian saat ini mengaku masih menunggu laporan lengkap terkait kronologi kejadian. Adapun yang dilakukan saat ini menurut Faizal anggotanya tengah mengevakuasi korban. (Ind/OL-09)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved