Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Zulkifli Hasan seharusnya jelas dalam menempatkan posisi sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Perdagangan saat hadir di tengah publik.
Sebab, hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. "Sebetulnya tidak ada persoalan, kalau kehadiran dia sebagai ketum partai. Tapi, jadi persoalan kalau yang dilakukan atas nama pejabat publik. Itu tidak etis, bahkan penyalahgunaan wewenang," ujarnya, Senin (11/7).
Baca juga: Menghindari Wartawan, Edy Rahmayadi Salah Naik Mobil
Kecakapan dalam memposisikan peran, lanjut Dedi, semestinya sudah dimiliki Zulhas, sapaan akrabnya, atau penjabat publik lainnya. Dalam hal ini, yang juga memiliki peran politik atau jabatan partai politik.
"Penting mengonfirmasi kedudukannya kepada publik dan minta maaf kepada Presiden. Saya nilai dia (Zulhas) berlebihan dalam posisinya, mana sebagai politisi dan penjabat publik," imbuh Dedi.
Dia menekankan bahwa tindakan Zulhas tidak boleh terulang di kemudian hari. Sebab, Presiden Jokowi pernah menegaskan dan berjanji pemerintahannya terbuka, ketika memilih menteri yang juga menjabat ketua umum partai politik.
Baca juga: Mendag: Minyak Goreng Curah akan Masuk Ritel dan Supermarket
"Saya pikir sekarang (Zulhas) cukup dengan menyadari. Tapi kalau itu terulang, dia harus mengundurkan diri, karena kepercayaan publik kepada pemerintah bisa turun. Teguran presiden diperlukan, karena sudah menegaskan tidak ada kepentingan pribadi di atas kepentingan umum," tuturnya.
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan diketahui melakukan kampanye politik untuk publik, yang hadir memilih putrinya dalam Pilkada 2024.(OL-11)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemerintahan tidak boleh menggunakan fenomena orang dalam (ordal). Penempatan pejabat publik harus berdasarkan meritokrasi.
Buku The Indonesian Next Leader diluncurakan di acara HUT Ke-54 Media Indonesia. Berikut adalah tokoh inspiratif yang berpotensi jadi pemimpin Indonesia di masa depan dari klaster pengusaha:
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait netralitas mempertebal isu ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved