Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sidang Paripurna DPR ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6) mengesahkan tiga Rancangan Undang Undang Daerah Otonom Baru Papua menjadi Undang Undang. Dengan demikian, Papua akan memiliki lima provinsi.
"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui menjadi Undang Undang?" ujar Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco saat memimpin rapat disambut persetujuan anggota dewan.
Adapun ibu kota dari tiga provinsi baru tersebut yakni, Kabupaten Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
Diketahui Komisi II DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga RUU tentang pembentukan Provinsi Papua dalam keputusan tingkat satu. 9 fraksi DPR yang ikut membahas hal itu menyetujui pembentukan tiga provinsi baru di Papua. (OL-12)
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Partai NasDem mengadakan rapat pleno hari ini untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di tiga provinsi. Dua dari wilayah tersebut diprediksi akan dimenangkan oleh NasDem.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir telah memerintahkan untuk dilakukan audit internal.
Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved