Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUNIA perpolitikan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Masyarakat semakin menunjukan kedewasaan dalam berpolitik juga menunjukan ketertarikan yang semakin tinggi di dunia ini, tidak terkecuali di kalangan kaum perempuan.
Namun demikian, sampai saat ini jumlah politikus perempuan dibandingkan dengan politikus laki-laki di Indonesia masih jauh dari kata seimbang, dan masih ada stigma yang menganggap dunia politik adalah dunia yang maskulin sehingga tidak cocok untuk kaum perempuan.
Padahal politikus perempuan amat dibutuhkan agar isu dan kepentingan kaum hawa dapat diperjuangkan secara representatif, sehingga kebijakan nasional, instrumen legislatif, serta perangkat hukum dapat melindungi hak-hak dan kepentingan para perempuan Indonesia dengan baik.
Melihat perkembangan tersebut, organisasi sayap kepemudaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) Dewan Perwakilan Cabang Kota Depok, menggelar panel diskusi bertajuk “Perempuan Dalam Politik” pada Minggu (26/6).
Wakil Ketua DPC BMI Kota Depok Stevany Valensia Ester Dian mengatakan partisipasi atau keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia memang bukanlah suatu hal yang baru, tapi prosesnya untuk Indonesia membesut politikus perempuan yang berkualitas memakan waktu yang tidak sebentar.
"Bicara mengenai perempuan dalam politik di Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan secara angka dari tahun ke tahun. Namun memang dinilai masih kurang karena kita belum mencapai 30% keterwakilan wanita di parlemen. Padahal jika tugas utamanya adalah mewakili perempuan, harusnya quota minimum ini kita capai bahkan lampaui,” ujar Valensia.
Valensia berharap ke depan keterwakilan perempuan dalam politik akan terus meningkat, khususnya kaum perempuan muda.
“Saya harap perempuan-perempuan muda Indonesia tidak takut masuk politik, karena kerja-kerja politik pada hakekatnya memiliki socio-economical-sustainable impact yang diperlukan untuk Indonesia menjadi negara maju yang tentunya memerlukan pandangan-pandangan modern, progresif dan up-to-date,” ujarnya.
Baca juga : Yenny Wahid: Keputusan Jokowi Kunjungu Ukraina dan Rusia Upaya Ciptakan Perdamaian Dunia
Sebagai informasi, memang saat ini isu kesetaraan gender tengah menjadi perhatian dunia. Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang disepakati oleh 193 negara di dunia didedikasikan untuk kesetaraan gender (SDGs Goal 5: gender equality).
Di Indonesia sendiri, saat ini bisa dibilang kiprah perempuan di kancah politik terus menunjukan perkembangan signifikan. Diantaranya Megawati Soekarnoputri yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian Puan Maharani, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Sejumlah kepala daerah di Indonesia dan sejumlah menteri pun diisi olehperempuan.
“Tentunya ibu Megawati dan ibu Puan, telah berhasil mendobrak batasan-batasan bagi perempuan di dunia politik Indonesia,” kata Valensia.
Belum lama ini, Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI telah berhasil mendorong berbagai kebijakan yang pro-perempuan.
Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); dan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang didalamnya juga mengatur mengenai cuti hamil menjadi 6 bulan yang artinya lebih lama 3 bulan daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua legislasi tersebut telah lama disuarakan oleh kaum perempuan.
Valensia menjelaskan, gender balance memang masih jadi salah satu tantangan yang dihadapi. Namun, dirinya yakin BMI sebagai organisasi sayap kepemudaan PDI-P akan terus mendorong gender equality dan gender balance.
"Kepada teman teman muda, khususnya perempuan, jangan takut untuk masuk dalam dunia politik, mari kita sama sama belajar, dimulai dari hal kecil, yang nanti nya diharapkan dapat memberikan pengaruh besar bagi kemajuan bangsa ini. Menurut saya, hanya perbedaan secara biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Diluar daripada itu, perempuan juga memiliki kemampuan yang sama, khususnya dalam politik." Tutup Valensia. (RO/OL-7)
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, Inggris.
Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 62 perda diskriminatif yang mengontrol tubuh perempuan dan bahkan sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
KPU perlu segera berbenah selesaikan masalah berbasis gender
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved