Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya akan menerima data penduduk semester satu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juli mendatang.
Penyerahan data penduduk semester satu oleh Kemendagri dilakukan guna menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU RI.
“Menurut komunikasi kami bersama dengan Kemendagri nanti ada penyerahan data penduduk berupa DAK 2 pascaagenda rekap data penduduk per semester 1 2022,” ungkap Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, kepada Media Indonesia, Senin (27/6).
Kemudian, lanjut Betty, terkait data penduduk potensial pemilih (DP4), pihaknya akan menerima dari Kemendagri menjelang masa pemuktahiran data pemilih Pemilu 2024.
Baca juga : KPK Terima Pemulihan Aset Kasus KTP-E dari AS Rp86,6 M
Betty menegaskan bahwa proses penyalarasan data penduduk dengan pihak Kemendagri sudah berjalan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai. “Kan ada pemuktahiran data pemilih berkelanjutan,” tuturnya.
Untuk pencocokan dan penelitian data penduduk, kata Betty, akan dilakukan oleh KPU jelang tahapan DPS.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan, pihaknya merupakan palang pintu terakhir terkait data penduduk semester satu yang akan diterbitkan oleh Kemendagri.
“DAK2, yang akan diberikan pada Juli tersebut, itu kami akan gunakan untuk penataan Dapil Pemilu anggota DPRD Kota,” pungkasnya. (OL-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved