Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Gerakan Biru Kuning (GBK) Marwan Zainuddin mengatakan sudah saatnya anak muda Nahdlatul Ulama (NU) kompak bersatu untuk mendukung calon Presiden 2024 dari kalangan NU tulen.
Representasi calon nahdiyin tulen yang menurutnya sudah siap dan memiliki kapasitas ada pada diri Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, Muhaimin adalah kader NU yang paling siap dan cocok untuk memimpin republik.
Baca juga : Bergabungnya PKB Perkuat Daya Tawar Anies Baswedan
“Saya rasa Cak imin adalah kader NU yang paling tepat untuk menjadi Capres 2024. Beliau pernah memimpin organisasi mahasiswa terbesar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Cak Imin pernah menteri, wakil ketua DPR, dan ketua umum partai. secara kepemimpinan Cak Imin sudah sangat teruji kapasitasnya. ucap Marwan dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (22/6).
Tak hanya itu, Marwan menilai Cak Imin adalah sosok pemimpin yang memiliki marwah gerakan tulen yang lahir dari rahim NU dengan waktu yang tepat.
Untuk itu, anak muda NU yang tergabung dalam GBK mendukung penuh dan siap melakukan kerja-kerja politik untuk Cak Imin.
Baca juga : Anies-Cak Imin, Peneliti Senior BRIN: Upaya Rebut Massa NU
“Cak Imin itu kader tulen NU jadi kita dukung penuh. Jelang Pilpres 2024, banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai NU. Mendadak NU di pemilu," ungkapnya.
Terkait GBK, Marwan menjelaskan jika Gerakan Biru Kuning adalah gerakan moral yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada NU.
“Kami hanya ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa inilah kami wahai Indonesia satu barisan dan satu cita serta satu jiwa yang menginginkan kebangkitan Indonesia raya,” tutupnya.
Baca juga : Target Muhaimin: Capres Harus NU, Minimal Cawapres
Terpisah, sebelumnya, KH Kafabihi Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri menyatakan dukungannya kepada Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024. Ia menceritakan jika beberapa kiai sudah bertemu Cak Imin tentang keinginan mencalonkan presiden.
“Kiai-kiai sudah sepakat mendukung Muhaimin. Karena Muhaimin ini bukan Gus kaleng-kaleng. Dia asli kader NU dan dibesarkan di lingkungan pondok. Jadi memang kader NU sewajarnya sudah jadi Presiden,” kata KH Kafabihi dalam acara wisuda alumni Ponpes Al-Yasini, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Minggu (19/6). (RO/OL-09)
Baca juga : Cak Imin Sebut Dirinya Haram Bila Tak Pede Nyapres
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved