Pancasila Harus Jadi Dasar Pembuatan Kebijakan Publik

STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Soesatyo mendorong para wakil rakyat menanamkan semangat Pancasila di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka lahirkan.

Jika hal tersebut dilakukan, menurutnya, berbagai peraturan yang ada akan menjadi alat yang ampuh dalam membumikan ideologi bangsa. Itu sekaligus akan menjadi solusi di tengah abainya masyarakat terhadap Pancasila.

"Para anggota dewan, sebagai pemegang kuasa atas pembuatan regulasi, harus mengimplementasikan Pancasila lewat kebijakan-kebijakan publik yang mewakili nilai-nilai Pancasila. Itu dibutuhkan untuk landasan berpikir, bertindak, dan hidup," ujar Benny melalui keterangan resmi, Minggu (5/6).

Sebagai cita-cita dan keyakinan para pendiri bangsa, Pancasila harus menjadi formula dalam setiap rumusan kerja atau kebijakan dalam bernegara.

Pancasila, lanjut dia, harus betul-betul dihayati sebelum akhirnya ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari.

Saat ini, Benny menilai salah satu sila yang tidak terlihat implementasinya di lapangan adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurutnya, ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin semakin jelas dan itu terjadi karena kurangnya kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Masalah kita sampai saat ini adalah sila kelima, sila keadilan sosial. Itu semua karena dominasi kekuatan kapital yang menguasai para elite politik kita," tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap, ke depan, para anggota dewan bisa membuat kebijakan yang menyerap seluruh sila di Pancasila.

"Karena Pancasila adalah ideologi kerja, bukan hanya di awang-awan atau slogan. Itu menjadi bagian dari kebijakan, dari kehidupan bangsa Indonesia," tandas Benny.