Wapres: Mitigasi dan Pemulihan Pascabencana Harus Jadi Prioritas Pemerintah

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta mitigasi pengelolaan risiko bencana dan upaya pemulihan pascabencana di Indonesia harus tetap menjadi program prioritas pemerintah. Pasalnya, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang rentan bencana. 

“Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” tegas Ma’ruf ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 secara virtual, di Jakarta, Kamis.

Disebutkan, berdasarkan data World Risk Index 2020, Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-40 di antara 181 negara rentan bencana. Data Kementerian Keuangan 2020 juga mencatat, beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana alam dan non-alam setiap tahun mencapai Rp22.8 triliun. Sedangkan dari sisi korban jiwa, dalam kurun waktu 5 tahun, antara 2016 sampai 2020, terdapat sejumlah 30 juta orang mengungsi, 29 ribu terluka, serta 7 ribu meninggal dunia dan hilang.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim. “Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin,” ungkapnya.

Baca juga: Merck dan BKKBN Kerja Sama Percepatan Penanggulangan Stunting di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf menjelaskan saat ini telah terdapat beberapa instrumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87/2020 yang telah menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 2044.

Dalam hal penganggaran, tambahnya, Indonesia telah memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Untuk pemerintah daerah, juga telah ada Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan modal awal yang dimiliki tersebut, Wapres pun meminta agar seluruh instrumen yang tersedia dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara terpadu. 

“Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama,” imbaunya.

Wapres juga berharap forum Rakornas PB 2022 dapat terus menghasilkan rumusan konkret dalam rakornas-rakornas ke depannya dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Seluruh dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia, kiranya menjadi amalan yang tak ternilai. Selanjutnya, sinergi lintas unsur pentahelix ini harus senantiasa dikembangkan untuk terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Wapres.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Kekerasan Dialami Warga Wadas

Kepala BNPB Suharyanto menekankan arahan Presiden kepada BNPB yang sejalan dengan program kerja BNPB sebagai upaya optimalisasi strategi penanganan bencana. “Arahan Presiden titik beratnya adalah pencegahan bencana, budaya kerja, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Ini mendukung apa yang saat ini dan yang sudah lalu menjadi tantangan kita. Kita sudah punya rencana induk sampai menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Suharyanto.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan beberapa stakeholder terkait, seperti BNPB dengan Universitas Sulawesi Barat mengenai Tridarma Perguruan Tinggi dalam penanggulangan bencana; BNPB dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana dalam rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta BNPB dengan PP Muhammadiyah mengenai Kolaborasi Penguatan Bencana. (Che)