Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menyita aset jaminan milik debitor BLBI. Kali ini, satgas menyita aset Grup Texmaco berupa 159 bidang tanah senilai Rp1,9 triliun.
"Total luas tanah sebesar 1,9 juta meter persegi yang ini dilakukan dan dihimpun dari dan terhadap 159 bidang tanah dengan perkiraan aset yang hari ini disita mencapai Rp1,9 triliun," kata Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD dalam konferensi, Kamis (20/1).
Menko Polhukam itu membeberkan tanah yang disita ada di enam wilayah yakni Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang.
Penyitaan aset Grup Texmaco ini menjadi tahap yang kedua. Pada 23 Desember 2021, Satgas BLBI menyita 587 bidang tanah dari Texmaco seluas 4,8 juta meter persegi. Tanah itu tersebar di Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, dan Padang. Nilainya ditaksir mencapai Rp3,3 triliun.
"Sehingga khusus dari Texmaco perkiraan nilai total aset yang disita selama dua tahap ini sudah mencapai Rp5,2 triliun," imbuh Mahfud.
Setelah penyitaan itu, Mahfud menyampaikan pemerintah akan melakukan lelang terbuka. Penyelesaian lainnya atas aset jaminan Grup Texmaco juga bakal terus diselesaikan.
"Satgas BLBI akan melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset debitor dan obligor yang menikmati dana BLBI," tandasnya.
Pemerintah, kata Mahfud, juga terus menyelesaikan regulasi seperti revisi UU Kepailitan dan Rancangan PP Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (RPP PUPN) untuk mengambil aset-aset debitur dan obligor BLBI. "Kepada para debitur obligor silahkan yang mau membantah ke publik, bantah saja. Tetapi kami akan terus bekerja dan mengejar. Yang belum dapat giliran nanti gilirannya ada karena semuanya tercatat di tempat kami," pungkasnya. (OL-8)
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Sistem pengamanan korupsi yang dirancang sedemikian canggih itu kini menjadi berhala baru.
ICW melihat kemiripan antara kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam yang baru ditunjuk Hadi Tjahjanto soal Satgas BLBI.
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
MA memenangkan Satgas BLBI melawan Bogor Raya Development (BRD) dalam perkara penyitaan aset lapangan golf dan dua hotel di Bogor, Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved