Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem masih terus menggodok mekanisme konvensi untuk pencalonan presiden 2024. Nama-nama yang terus mencuat pada sejumlah survei seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, hingga Ganjar Pranowo diharapkan bisa mengikuti konvensi.
"Nama-nama seperti Mas Anies, Pak Ridwan Kamil, Ibu Khofifah, Pak Ganjar memang secara intensif melakukan komunikasi dan hubungan dengan Partai NasDem. Jadi kira-kira kalau konvensi digelar, dari eksternal nama-nama tersebut memang kami harapkan bisa ikut selain dari internal Partai NasDem," ucap politikus Partai NasDem Saan Mustopa dalam diskusi daring rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa (28/12).
Saan mengapresiasi sejumlah hasil survei yang terus dilakukan untuk memberi gambaran kepada publik mengenai calon-calon yang potensial untuk 2024. Menurutnya, memberi pilihan sejak awal penting agar publik bisa mengetahuinya dan melihat rekam jejak. "Ini agar publik bisa melihat rekam jejak terhadap calon-calon itu. Jadi keterlibatan publik dari awal lebih baik sehingga dengan posisi tidak ada petahana akan muncul calon presiden seperti yang diharapkan," ujarnya.
NasDem juga menegaskan tidak akan mencalonkan ketua umumnya Surya Paloh pada 2024. Sejak awal, kata Saan, NasDem konsisten tidak mencalonkan ketua umum untuk presiden-wakil presiden maupun jabatan publik lain. Jadi, memang tidak ada upaya dari partai untuk mendongkrak popularitas maupun elektabilitas ketua umum.
SMRC merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo elektabilitasnya seimbang pada simulasi semi terbuka maupun tertutup. Elektabilitas Ganjar disebut naik signifikan dalam setahun terakhir.
Pada simulasi semiterbuka, elektabilitas Prabowo per Desember 2021 di peringkat pertama yakni 19,7% selisih tipis dengan Ganjar 19,2%. Dalam simulasi tertutup 15 nama, elektabilitas keduanya juga seimbang dengan posisi Prabowo 22,7% dan Ganjar 22,5%.
Baca juga: Presidential Treshold Dibutuhkan, tapi Jangan Terlalu Tinggi
Adapun elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertambah dalam simulasi semiterbuka maupun tertutup. Namun kenaikannya dinilai tak secepat Ganjar. Pada simulasi semiterbuka Anies tercatat 13,4% dan tertutup 15,2%. (OL-14)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
NasDem tengah melakukan penjajakan ke beberapa partai politik terkait nama-nama yang mereka sodorkan untuk maju di pilkada Jawa Barat.
Penyimpanan logistik pemilu harus benar benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dan terhindar dari kerusakan dari banjir dan kebocoran akibat hujan.
Soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.
Saan Mustopa mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved