Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) mendukung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia.
Mafia tanah telah bekerja lama di Indonesia, untuk itu semua pihak perlu berkolaborasi mendukung pemerintah untuk melakukan deteksi dini gerakan para mafia tanah di tengah gempuran yang sedang dilakukan Pemerintah.
“BARA JP memiliki komitmen mendukung Menteri Sofyan Djalil untuk pemberantasan mafia tanah yang sedang dilakukannya melalui Kementerian ATR/BPN, dan untuk melanjutkan redistribusi tanah melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria),” ujar Ketua DPP Bara JP, Dr M Adli Abdullah yang didampingi Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaf Patty, kepada media ini, Senin (20/12) di Jakarta.
Menurut Adli, dalam melakukan pemberantasan mafia tanah perlu memperkuat dan membangun zona integritas di Lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Pembangunan zona integritas dilakukan secara menyeluruh dengan berpedoman pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Bara JP mengingatkan pemberantasan mafia tanah perlu kolaborasi kuat antarinstasi dalam pemberantasan mafia tanah," jelasnya.
"Seperti melibatkan Kapolri dan kejaksaan Agung Terutama terkait pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang mencakup pengaduan terkait praktik KKN, penyalahgunaan wewenang, pelayanan, kepegawaian/ketenagakerjaan serta sengketa/konflik dan pemberantasan mafia tanah,” tutur Adli .
Bara JP menilai, salah satu capaian Pemerintah Jokowi adalah kemajuan signifikan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan reforma agraria sebagaimana disebutkan dalam Perpres 86/2018 yang harus dilakukan oleh Kementrian ATR/BPN melalui kerja sama dengan berbagai pihak .
Kerja sama itu di antaranya pemanfaatan TORA yang difokuskan kepada budidaya komoditi unggulan seperti kelapa sawit, pisang, padi, jangung, dan kelapa yang diharapkan juga dapat berkontribusi menciptakan ketahanan pangan dan energi nasional.
“Dalam pengamatan kami, program redistribusi tanah memiliki dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan, untuk itu kerja-kerja cerdas yang dapat membawa kesejahteraan rakyat ini perlu dikawal oleh semua stakeholder dari ancaman nyata mafia tanah di berbagai daerah di Indonesia," ucap Adli.
Sebagaimana diketahui, rekam jejak Sofyan Djalil dalam membantu Presiden selama ini sangat membanggakan. Apalagi kegiatan redistribusi tanah telah dilaksanakan secara Nasional sejak kepemimpinan Sofyan Djalil sampai dengan 2020 mencapai 4.222.043 bidang dengan luas 3.388.351,81 hektare.
Sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 486.716 bidang dan sudah diterbitkan sertipikat sebanyak 390.506 bidang atau sebesar 80%.
Kegiatan seperti ini bukan sekedar program bagi-bagi sertipikat tapi dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agrarian.
Dan yang paling dapat menyelesaikan masalah mafia tanah, supaya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru milenial. (RO/OL-09)
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang telah memvonis Unyil dengan 6 tahun 6 bulan, penjara dan denda 1 miliar. Unyil pernah buron saat ditetapkan menjadi tersangka Ia ditangkap
TERDAKWA kasus mafia tanah yang sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok Yusra Amir divonis hukuman 3 tahun 6 bulan bui.
Menteri Agraria dan ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memberantas mafia tanah.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polda Sulawesi Tenggara membekuk dua mafia tanah yang merugikan negara senilai Rp1,3 miliar di Kota Kendari.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved