Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Panitia Kerja Mafia Pertanahan Komisi II DPR-RI Junimart Girsang menerima laporan dugaan penyerobotan tanah milik warga di Jalan Amplas, Kel Sei Rengas Permata, Kota Medan. Terlapornya berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi berinisial YW.
"Benar, kami sudah menerima surat dari pelapor di Komisi II dan sedang diverifikasi oleh tenaga ahli di sekretariat Komisi II," ujar Junimart kepada Media Indonesia, Senin (1/11).
Junimart mengatakan Caroline dan Helen melalui kuasa hukumnya Marimon Nainggolan secara resmi melaporkan terlapor ke Panja Mafia Pertanahan atas dugaan keterlibatan dalam penyerobotan tanah .
Marimon Nainggolan menjelaskan telah melaporkan secara resmi dan meminta perlindungan hukum kepada Propam Mabes Polri, Kompolnas, Kepala Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas. Selain itu meminta seluruhnya memeriksa dan menindak tegas terlapor.
"Sehingga tidak menimbulkan citra buruk kepada institusi Kepolisan Republik Indonesia," katanya.
Menurut Marimon terlapor diduga telah melakukan intimidasi kepada kliennya melalui tindakan pendirian spanduk bertuliskan tanah ini miliknya. Klaim itu didasarkan atas Sertifikat Hak Milik No. 557.
Baca juga : Kemenkumham Tegaskan Keluarga Korban yang Menerima Uang Duka Tidak Boleh Menuntut
"Sehingga kami menduga ada keterlibatan terlapor dalam permasalahan atas tanah ini yang bertujuan untuk mengintimidasi dan tindakan terlapor ini sangat meresahkan," ujarnya.
Menurut dia, Caroline dan Helen adalah pemilik tanah seluas 1.262 m² yang terletak di Jalan Amplas Kelurahan Sei Rengas II, Kota Medan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17/Sei Rengas II.
Tanah tersebut dimiliki keduanya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 108/2013 tertanggal 18 April 2013, dan kemudian telah melakukan proses balik nama di BPN Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2013, sehingga SHM tersebut telah terdaftar atas nama Caroline dan Helen secara bersama-sama dan telah dikuasainya dengan cara membuat pagar seng. (OL-7)
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, merespons usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Menurutnya, lebih tepat membentuk panja pengawasan pemilu
BADAN Intelijen Negara (BIN) masuk dalam bagian yang diawasi oleh panitia kerja (panja) netralitas pemilu. Panja ini dibentuk menyusul disahkannya panja netralitas TNI di Komisi I DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved