Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) periode 2016-2019.
Adapun ketiga tersangka, yakni mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perindo Wenny Prihatini, Direktur PT Prima Pangan Madani Lalam Sarlam dan Direktur PT Kemilau Bintang Timur bernama Nabil M Basyuni.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kasus korupsi di Perindo bermula saat perusahaan pelat merah menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) Seri Jumbo A dan Seri Jumbo B senilai Rp200 miliar. Kedua MTN ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
Baca juga: Kejagung Mulai Dalami Korupsi di Perum Perindo
Lalu, Prima Pangan Madani dan Kemilau Bintang Timur merupakan dua di antara beberapa perusahaan, yang diajak bekerja sama untuk bisnis perdagangan ikan. Namum, metode yang digunakan tidak sesuai aturan.
"Perindo melalui Divisi P3 tidak melakukan analisis usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha. Dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut, beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama," ungkap Leonard, Kamis (21/10).
"Tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis," imbuhnya.
Baca juga: Kejagung Amankan Tanah Rampasan Benny Tjokro terkait Jiwasraya
Akibatnya, lanjut Leonard, terjadi sejumlah transaksi fiktif yang dilakukan mitra bisnis perdagangan ikan Perindo. Transaksi itu kemudian menyebabkan tunggakan pembayaran mitra bisnis perdanganan ikan kurang lebih Rp149 miliar.
Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga tersangka saat ini ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari sampai 9 November 2021.
Diketahui, direksi Prima Pangan Madani Lalam dan direksi Kemilau Bintang Timur Nabil ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pejabat Perindo Wenny ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung.(OL-11)
"BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara dimaksud dan menyimpulkan adanya penyimpangan."
Saat menjabat sebagai Dirut Perum Perindo, Syahril melaksanakan penerbitan MTN dan mendapatkan dana sebesar Rp200 miliar yang terdiri dari sertifikat Seri Jumbo A dan Seri Jumbo B.
Menurut Leonard, penetapan tersangka ini dilakukan setelah jaksa penyidik memeriksa tujuh orang saksi. Namun hanya dihadiri oleh empat saksi, dan tiga di antaranya ditetapkan tersangka.
satu menit setelah Iwan duduk di ruang tunggu saksi, Leonard menyebut yang bersangkuan mengalami kejang-kejang. Setelah itu, Iwan mengalami sesak nafas dan tidak sadarkan diri.
Kasus itu bermula pada 2017 saat Perindo menerbitkan medium term notes (MTN/utang jangka menengah) sebagai salah satu upaya mendapatkan dana dengan menjual prospek.
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved