Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan pembentukan Komponen Cadangan 2021 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Batujajar, Jawa Barat, Kamis (7/10).
Terdiri dari 3.103 prajurit, Komponen Cadangan akan memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan nasional yang bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya yang ada.
Kepala Negara mengatakan sebagai komponen utama, TNI tetap membutuhkan dukungan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan rakyat dan bangsa adalah segalanya. TNI sebagai komponen utama selalu siaga tetapi perlu juga didukung komponen cadangan dan pendukung," ujar Jokowi di Batujajar, Jawa Barat, Kamis (7/10).
Baca juga: Presiden Bertolak ke Jawa Barat untuk Kunjungan Kerja
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komponen Cadangan yang secara sukarela mengikuti kegiatan bela negara tersebut. Namun, ia mengingatkan kekuatan dan fasilitas yang dimiliki tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan dan pertahanan negara.
"Komponen cadangan hanya akan dikerahkan kalau negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing masing tetapi harus selalu siaga jika dipanggil negara," ucap mantan wali kota Solo itu.
Ia menjelaskan masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari. Komponen cadangan hanya aktif ketika pelatihan dan mobilisasi.
"Mobilisasi dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR yang komando kendalinya dipegang Panglima TNI. Artinya tidak ada anggota yang melakukan kegiatan secara mandiri," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjabarkan sebanyak 3.103 anggota Komponen Cadangan yang baru saja ditetapkan terbagi ke dalam beberapa satuan yakni Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang. Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.
Seluruh personel tersebut telah menjalani sejumlah tahapan sebelum ditetapkan menjadi anggota Komponen Cadangan. Mereka mendaftar pada tanggal 17 sampai 31 Mei 2021 dan menjalani seleksi pada 1 sampai 17 Juni 2021. Setelah lulus seleksi, para anggota menjalani latihan dasar kemiliteran pada 21 Juni hingga 18 September 2021.
Prabowo juga menyebut pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.(OL-5)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved