Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi XI DPRI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa legislator mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp60 juta per bulan. Besaran itu terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan, yakni tunjangan keluarga, hingga tunjangan kehormatan.
"Kalau gaji pokok itu Rp4,2 juta per bulan. Kemudian ada juga tunjangan istri atau suami. Kalau perempuan itu ada tunjangan anak, ada uang sidang, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras untuk 4 orang, ya Rp198.000. Lalu ada tunjangan kehormatan, kalau ditotal itu kira-kira sekitar Rp60 juta," ungkap Masinton dalam diskusi virtual, Sabtu (18/9).
Baca juga: Formappi: Gaji Selangit Anggota DPR Tidak Sepadan dengan Kinerja
Besaran gaji dan tunjangan untuk anggota DPR RI, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Anggota dewan otomatis sudah mendapatkan gaji dan tunjangan setelah dilantik, yang mengalir setiap bulan ke nomor rekening.
Selain gaji dan tunjangan, anggota parlemen juga mendapatkan dana reses. Namun, Masinton menegaskan dana reses bukan penghasilan bulanan. Sebab, dana reses merupakan uang yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada anggota DPR terkait tugas menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer
Sekretariat DPR RI, lanjut dia, menganggarkan lima kali reses dalam satu tahun masa persidangan. Kegiatan di daerah pemilihan mendapat alokasi dana sebesar Rp20 juta. Maksimal ada delapan kegiatan dalam satu kali masa reses. Sehingga, dana yang didapat diperkirakan mencapai Rp400 juta.
"Kalau tabrakan (jadwalnya), tidak bisa diagendakan (reses). Jadi, ada lima masa reses dan kunjungan kerja ke dapil belum bisa, tidak terserap total delapan kegiatan," jelas Masinton.
Diketahui, gaji anggota dewan menjadi sorotan publik belakangan ini. Tepatnya, setelah anggota DPR RI Krisdayanti yang juga selebritas, membeberkan gaji dan penghasilan anggota parlemen yang mencapai ratusan juta rupiah.(OL-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Kader Gerindra lebih suka dengan jabatan legislatif.
TERDAPAT sebagian pandangan elite (jam'iyah) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, terlebih dalam menyikapi perhelatan politik lima tahunan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai hanya membuat gaduh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved