Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PANITIA Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah pakar, di antaranya yaitu Profesor Hasyim Djalal, I Made Andi Arsana, Dr. Kresno Buntoro, Dr. Lur Damos Dumoli Agusman, Arie Arfiansyah guna mendapatkan masukan dan pendapat terhadap RUU tentang Landas Kontinen.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI T.B. Hasanuddin menyampaikan, saat ini DPR RI memang sedang membentuk Undang-Undang Landas Kontinen.
Untuk itu Pansus mengundang para pakar untuk memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan, karena draft yang ada sesungguhnya telah disiapkan pemerintah.
“Kami meminta masukan-masukan dari para pakar yang hadir agar kesempurnaan dari pembentukan Undang-Undang Landas Kontinen itu bisa jauh lebih baik dan lebih komprehensif,” ucap Hasanuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).
Sementara itu, Profesor Hasyim Djalal menyatakan, di dalam konteks pengelolaan wilayah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan underwater defense technology (UDT). Karena Indonesia berbatasan dengan dua samudera.
Oleh karenanya, perlu ada perhatian terhadap wilayah dasar laut tersebut. Menurutnya, tempat yang bisa dilalui orang atau bangsa lain tidak hanya dipermukaan laut dan di atas udara saja, tetapi juga di dasar laut.
“Saya merasa kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mengelola dasar laut kita, tidak hanya perairan kepulauan tetapi perairan-perairan yang juga berdekatan dengan kita yang memang selalu menjadi incaran dan keinginan negara lain untuk bisa berperan di situ,” tutur Hasyim.
Hasyim menyayangkan nasib kelanjutan UDT yang tidak terlalu banyak berkembang saat ini, walaupun sudah pernah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Selain menyampaikan bahwa dasar laut Samudera Hindia saat ini sudah ramai dikelola oleh negara-negara maju dan negara berkembang.
Ia juga menyatakan, tidak ada ketentuan jelas yang mengatakan berapa tinggi wilayah udara Indonesia ke atas. (RO/OL-09)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Paket bantuan luar negeri AS senilai $95 miliar, termasuk $60 miliar untuk Ukraina, berhasil melewati pemungutan suara prosedural kunci pada Minggu.
Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, mengumumkan kesepakatan AS untuk menjaga pintu perlintasan batas tetap terbuka secara legal.
Dalam cooling system itu, Polsek SKP menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada buruh dan masyarakat di sepanjang aliran sungai wilayah hukum Polsek SKP.
Ratusan BBM yang akan diselundupkan ke perbatasan Timor Leste berhasil digagalkan TNI.
Tiongkok dan Myanmar membahas perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan, setelah dilaporkan ada pengungsian usai bentrok antar kelompok.
Sebanyak tujuh orang, termasuk penjaga perbatasan Mesir terluka akibat pecahan peluru dari tank Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved