Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemda pun bisa melakukan penghematan, jika budaya kerja semakin berbasis teknologi.
Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto saat menanggapi upaya Wali Kota Makassar Mochammad Ramdhan Pomanto. Diketahui, Wali Kota Makassar melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja dalam APBD-P sebesar Rp680 miliar.
"Pandemi covid-19 ini mengajarkan budaya kerja baru dengan mengedepankan peran informasi dan teknologi," ujar Ardian ketika dihubungi, Kamis (9/9).
Baca juga: Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022
Menurutnya, dengan memaksimalkan informasi dan teknologi, kegiatan rapat maupun koordinasi dapat dilakukan melalui video konferensi. Sehingga, tidak perlu adanya perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, serta menghemat anggaran pembelian kertas (paperless).
"Total belanja yang bisa dihemat mencapai Rp1,3 triliun, bila budaya kerja pemda semakin berbasis teknologi dan menerapkan paperless office, seperti kecenderungan global," imbuh Ardian.
Baca juga: Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran Misbah Hasan menyoroti efektivitas perjalanan dinas selama ini yang kerap dipertanyakan. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan diskusi dan koordinasi pemda bisa dilakukan secara daring.
Namun, dia memberikan catatan bahwa perlunya pengawasan terhadap pengalihan alokasi anggaran. Sekalipun terdapat efisiensi anggaran dari berkurangnya perjalanan dinas.
"Yang perlu dikawal adalah hasil efisiemsi perjalanan dinas itu digunakan untuk apa. Hasil efisiensi atau realokasi anggaran kita dorong untuk menjadi program yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Misalnya, meng-cover yang belum menerima bantuan sosial," pungkas Misbah.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved