Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan kronologi kebocoran data eHAC milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipublikasikan VPN mentor.
"VPN mentor pihak yang mempublikasi informasi tersebut pada awalnya mengirimkan informasi ke CERT.ID pada 22 Juli 2021 mengenai kerentanan aplikasi eHAC milik Kemenkes. Namun, tidak mendapatkan tanggapan dari pihak CERT.ID," ujar Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan dalam keterangan resmi, Selasa (31/8).
Menurut Anton, VPN mentor menyampaikan email ke IdSIRTII dan bantuan70@bssn.go.id pada 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB. Lalu, direspons Tim Tanggap Insiden BSSN pada 23 Agustus 2021 pukul 08.39 WIB, setelah memverifikasi informasi tersebut.
Baca juga: Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Kartu eHAC Kemenkes
"Selanjutnya, Tim BSSN pada hari yang sama langsung berkoordinasi dengan pihak Kemenkes mengenai hal ini," imbuhnya.
Tim BSSN, lanjut dia, memverifikasi kembali dan menyampaikan bahwa aset ini terkait dengan Kemenkes. Kemudian, mengonfirmasi kembali ke pihak Kemenkes pada 24 Agustus 2021 melalui notifikasi laporan dengan Nomor 021/TI/SDE.824.1/N/2021.
"Tim Kemenkes menindaklanjuti dengan menutup kerentanan tersebut pada 25 Agustus 2021. Tim BSSN mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Kemenkes pada pukul 15.31 WIB," terang Anton.(OL-11)
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved