Kepemimpinan Jokowi Perkuat Soliditas Partai Koalisi

PRESIDEN Joko Widodo memiliki peran sentral dan kemampuan dalam menjaga soliditas partai koalisi. Hal tersebut ditunjukkan oleh penerimaan seluruh anggota koalisi terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional sebagai bagian dari pendukung pemerintah.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Selasa (31/8). "Berdasarkan sikap atau reaksi para pimpinan Parpol, dapat dinilai koalisi partai pemerintah masih sangat solid hingga saat ini. Presiden bisa menjaga itu," ujarnya.

Presiden Jokowi, kata Karyono masih menjadi peran sentral di dalam koalisi karena mampu menjaga soliditas partai. Terlebih dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi yang sama sekali tidak menimbulkan gejolak maupun kegaduhan politik.

Menurutnya soliditas koalisi partai tersebut sangat penting untuk memuluskan berbagai kebijakan strategis pemerntah. Mulai dari penanangan pandemi covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Penacantuman Pokok-pokok Haluan Negara  (PPHN) lewat amendemen UUD 1945, dan juga pemindahan ibu kota negara

"Untuk memperkuat posisi politik pemeritah agar berbagai kebijakan strategis tersebut bisa mulus, kalau lihat peta koalisi sekarang dengan hadirnya PAN mengindikasikan koalisi semakin kuat," katanya.

Dalam penanganan Pandemi Covid-19,  kata Karyono tidak bisa dimungkiri pemerintah membutuhkan dukungan politik yang kuat. Presiden berulang kali menyerukan agar masyarakat bahu membahu, bergotong royong dan bersatu dalam menghadapi Pandemi Covid-19.  Merapatnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan, partai pendukung pemerintah akan menjadi kelompok mayoritas di DPR.

"Begitu juga dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang sangat bergantung dengan penanganan pandemi. Berbagai stimulus atau kebijak untuk mengungkit ekonomi perlu dukungan parpol, katanya.

Sebelumnya, parpol-parpol pendukung koalisi pemerintah diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Kepresidenan, Rabu (25/8). Mereka yang diundang ialah ketua umum dan sekretaris jenderal parpol, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu terkait dengan memasukan PPHN melalui amendemen, ujar Karyono jelas memerlukan dukungan parpol melalui fraksinya di Parlemen. PPHN tersebut salah satunya berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Dengan masuknya PPHN nanti, maka kebijakan pembangunan tidak berubah atau berganti seiring bergantinya pemerintahan. Artinya rencana pemindahan ibu kota akan terus berlanjut meskipun periode kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Jadi saya kira tidak heran Jokowi kumpulkan para pimpinan Parpol beberapa waktu lalu. Karena ada beberapa agenda strategis pemerintah yang perlu dukung politik," pungkasnya.

Adapun lengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menilai Presiden Jokowi berusaha menegaskan posisinya sebagai pimpinan tertinggi negara dengan menggelar rapat partai koalisi pemerintahan.

Penegasan ini, kata Yunarto, penting untuk penanganan pandemi yang membutuhkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang cepat.

“Pertama menegaskan posisinya sebagai satu-satunya panglima. Penanganan Covid membutuhkan persamaan sikap dalam arah dan ritme sehingga bisa diambil keputusan yang lebih cepat eksekusi juga lebih cepat," ujar Yunarto.

Di sisi lain, sambung Yunarto, Jokowi ingin pertemuan sejumlah petinggi parpol itu dapat menggerakkan jajaran pejabat di daerah yang juga kader partai koalisi pemerintah. “Dengan sikap dia satu-satunya panglima tentu saja parpol-parpol ini dapat membantu yang kadernya menjadi pemimpin pemerintah daerah, di DPR dan DPRD,” pungkasnya. (Ant/OL-8)