Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Peraturan Pemerintah (PP) pendukung terkait Undang-Undang No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua bisa tuntas Oktober 2021. Hal tersebut sebagai tindak lanjut diundangkan revisi atas UU No.21/2001 tentang Otsus Papua.
“Saat rapat sebelumnya Wapres meminta seluruh peraturan pendukung UU Otsus harus segera tuntas secepatnya. Deadlinenya 19 Oktober 2021,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai audiensi Menteri Dalam Negeri ke Wapres di kediaman, Senin (30/8).
Masduki menyebutkan, pemerintah setidaknya harus merampungkan 2 PP yang terkait dengan UU No.2/2021 yaitu PP tentang Kelembagaan dan Kewenangan serta PP mengenai tata kelola keuangan. Berdasarkan laporan Mendagri, ungkap Masduki, saat ini sedang melakukan pembahasan PP dengan melibatkan 33 Kementerian/Lembaga.
Baca juga : Promosi dan Mutasi Harus Dilakukan Secara Objektif
“Draft kasarnya sudah diserahkan Mendagri ke Wapres. Termasuk di dalamnya mengenai rencana pemekaran Provinsi Papua,”
Masduki menambahkan, laporan Mendagri mengenai draft PP tersebut juga membahas mengenai badan khusus mengenai isu Papua. Badan khusus ini akan diketuai wakil presiden dengan tujuan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus dan pembangunan di wilayah Papua.
Pada pertemuan tersebut, ungkap Masduki, Wapres dan Mendagri sempat membahas isu terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Jayapura. “Wapres juga meminta persiapan PON segera dituntaskan,” pungkasnya. (OL-2)
Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 RI, meninggal dunia pada Rabu (24/7) di usia 84 tahun.
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 resmi dibuka pada Kamis (18/7) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.
WAKIL presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebutkan dirinya dan keluarga pindah domisili di Jakarta.
Said mengatakan wajar bila Gibran meninggalkan Solo untuk mempersiapkan diri sebagai orang nomor dua di Indonesia.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo karena persiapan wakil presiden (wapres).
WAKIL presiden (wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyebut tak akan tinggal di rumah dinas saat sudah dilantik menjadi orang kedua di Indonesia mendampingi Prabowo Subianto nantinya.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Dia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved