Aturan yang Dikeluarkan Menteri Harus Dapat Izin Presiden

PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Beleid tersebut diterbitkan guna menyelaraskan roda pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan menteri/kepala lembaga.

Baca juga: Presiden Targetkan 100 Juta Vaksinasi hingga Akhir Agustus

“Untuk menghasilkan peraturan menteri/kepala lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan menteri/kepala lembaga,” bunyi perpres tersebut.

Selain itu, peraturan yang ditandatangani Kepala Negara pada 2 Agustus, juga bertujuan meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Mengacu ketentuan Pasal 2, menteri/kepala lembaga harus menyusun rancangan peraturan sesuai dengan lingkup tugas kewenangan masing-masing. 

Draf regulasi tersebut disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, arahan presiden, atau pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Kriteria rancangan yang wajib mendapatkan persetujuan presiden, yakni berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Baca juga: KPK Eksekusi Pasutri Ismunandar-Encek ke Lapas Tangerang

Setelah meneken perpres tersebut, Presiden juga mengemukakan secara langsung arahan kepada para pembantunya. Dalam hal ini, untuk berhati-hati dalam melahirkan kebijakan, terutama di masa pandemi covid-19.

“Kita harus terus waspada dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan setiap kebijakan yang ada,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (26/8) kemarin.(OL-11)