Hukuman Joko Tjandra Dipangkas, Jaksa Ajukan Kasasi

JAKSA penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait perkara suap pengurusan fatwa Mahkaman Agung (MA) dan penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice dalam sistem ECS Direktorat Jenderal Imigrasi dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga.

"Pihak penuntut umum mengajukan kasasi," katanya saat dikonfimasi, Kamis (12/8). Bima mengatakan proses pengajuan kasasi telah dilakukan, meski ia tidak merinci tanggal pastinya. 

Ia juga enggan mengungkap alasan JPU mengajukan upaya hukum luar biasa itu ke awak media. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari strategi JPU.

"Kalau soal alasannya nanti kami sampaikan di memori kasasi. Kan itu strategi," tandasnya.

Sebelumnya, majelis hakim PT DKI yang diketuai Muhamad Yusuf dan beranggotakan Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Reny Halida Ilham Malik pada Rabu (21/7) memangkas hukuman Joko dari 4 tahun dan 6 bulan menjadi 3 tahun dan 6 bulan penjara. Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan JPU saat itu, yakni pidana 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Berdasarkan surat putusan PT DKI yang diunggah di laman Direktori Putusan MA, hakim menilai bahwa Joko terbukti telah menyuap bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US$500 ribu dari US$1 juta yang dijanjikan. Suap itu dilakukan untuk mengurus fatwa MA agar Joko tidak menjalani eksekusi pidana 2 tahun penjara dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Joko juga terbukti menyuap dua jenderal Polri untuk menghapus namanya dari DPO berdasarkan red notice dalam sistem ECS Dirjen Imigrasi. Kedua jenderal itu yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Suap diberikan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi.

Baca juga: Kejagung: Pinangki Diberhentikan Secara tidak Hormat

Penasihat hukum Joko, Soesilo Aribowo, sempat mengatakan pihaknya masih keberatan dengan putusan tersebut. "Sebenarnya kami pun masih keberatan dengan putusan itu. Pembuktiannya lemah," katanya melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Jumat (31/7). (OL-14)