Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LAMAN daring Sekretariat Kabinet diretas, Sabtu (30/7). Karenanya, DPR meminta Badan Sandi Siber Negara (BSSN) bekerja lebih keras agar kejadian itu tidak terulang lagi.
"Kejadian ini memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kerja-kerja BSSN," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Senin (2/8).
Christina mengatakan situs Sekretariat Kabinet sudah tiga kali diretas. Dia mempertanyakan kinerja BSSN yang seharusnya memastikan situs itu tidak bisa diserang.
Baca juga: Polisi Selidiki Aksi Peretas Terhadap Situs Sekretariat Kabinet
"Indonesia memiliki BSSN yang sejatinya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan instansi lainnya untuk memastikan keamanan siber berjalan optimal," ujar Christina.
BSSN diminta mengevaluasi kinerja mereka. Christina menilai situs Sekretariat Kabinet fatal jika diretas orang yang tidak bertanggung jawab.
Christina juga meminta pemerintah segera melegalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Menurut dia, undang-undang itu bisa mengatur kewajiban pengelola data pribadi untuk menjaga sistem keamanan siber.
"Regulasi ini nantinya akan memastikan audit bisa dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan atau kebocoran data dengan optimal atau tidak," pungkas Christina. (OL-1)
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Presiden mengatakan larangan berbuka puasa bersama menteri dan kepala lembaga guna menghindari pamer kemewahan, sedangkan surat seskab berasalan covid-19.
Isu reshuffle kabinet semakin kencang seiring mendekati Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari mendatang. Diketahui, Rabu Pon kerap menjadi hari penting bagi Presiden Joko Widodo.
Mengenai fungsi dan tata kelola dari Kementerian PAN-Rebiro, Faldo mengatakan tetap berjalan optimal.
Pramono menegaskan bahwa keputusan terkait waktu dan siapa saja yang akan masuk dan keluar kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo
Bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap penyatuan KNPI disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menerima silaturrahmi para pihak KNPI.
Sebelumnya, Presiden juga menunjuk Mentan SYL sebagai Ad Interim Menteri LHK terhitung 29 Oktober hingga 7 November 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved