Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan Undang-Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua untuk disahkan menjadi undang-undang dan dibawa ke rapat paripurna.
Hal itu disekapati dalam rapat panitia khusus (pansus) di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (12/7). Hadir mewakili pemerintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Mendagri mengatakan perubahan UU Otsus Papua juga dilakukan untuk memperpanjang dana otsus yang berakhir pada 2021. Rapat panitia khusus menetapkan perubahan terhadap 19 Pasal, 3 Pasal usulan pemerintah dan 16 Pasal di luar usulan pemerintah.
Baca juga: Pendekatan Damai dan Pembangunan di Papua Perlu Dilanjutkan
"Perluasan ini menunjukkan pemerintah terbuka dalam spirit untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. Perubahan pada pasal-pasal mencerminkan afirmasi," ujar Mendagri menyampaikan sambutan.
Ia menyebut dalam perubahan pasal-pasal tersebut terdapat afirmasi antara lain di bidanv politik dan afirmasi di bidang ekonomi dengan meningkatkan besaran dana otsus dari 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional, dengan perbaikan tata kelola.
Mendagri jug menyampaikan revisi UU Otsus Papua mengamanatkan pembentukan badan khusus di bawah presiden guna melaksanakan koordinasi, sinkronisasi melaksanakan otonomi khusus di Papua. (OL-4)
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Dia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Kepada masyarakat Aceh, Anies Baswedan menyatakan ingin mengelola dana otonomi khusus (otsus) per pos sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Untuk melampiaskan rasa kesal dan kecewa, warga Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya, Aceh sejak tiga hari terakhir menanam pisang di badan jalan Kota Sigli-Jabal Ghafur yang rusak parah.
USAID Kolaborasi merupakan program yang didesain bersama-sama USAID, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Papua selama 5 tahun yaitu sejak 2022 sampai 2027.
KPK tidak akan terpaku dengan dugaan suap dan gratifikasi Lukas saja. Karena, KPK punya data yang menjelaskan adanya penyelewengan dana PON dan otsus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved