Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan penyelenggara pemilu memiliki niat yang sama dalam mewujudukan kontestasi politik yang berintegritas.
“Kami yakin tiga lembaga ini punya komitmen yang sama, punya nawaitu yang sama, punya target dan cita-cita yang sama. Supaya proses dan hasil pemilu di Indonesia semakin bermartabat,” ujar Ketua DKPP Muhammad di Jakarta, Senin (14/6).
Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena mendapat pengakuan internasional dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki DKPP dengan peran menegakkan kode etik bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Baca juga: Kemendagri Ajukan Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Pemilu 2024
Namun, lanjut dia, upaya menjaga nilai integritas perlu ditanamkan dalam setiap penyelenggara. Hal itu bukan karena hadirnya badan kode etik, seperti DKPP.
“Biarlah teman-teman KPU-Bawaslu merawat integritas. Ketika sudah komitmen itu secara personal, lalu menjadi komitmen semua organisasi. Biarlah nilai-nilai etik terejawantahkan dalam setiap penyelenggara pemilu,” imbuh Muhammad.
Baca juga: Presiden: Saya Tahu Relawan Jokowi Sudah Dirayu Elite Politik
Peringatan HUT DKPP ke-9 dikatakannya sebagai momentum untuk mengingat kembali nilai dan kode etik dalam diri penyelenggara. Bahkan, tanpa lembaga DKPP pun, integritas penyelenggara harus tetap terwujud.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori meminta DKPP untuk meningkatkan peran dalam menjaga kode etik, sekaligus kehormatan penyelenggara pemilu. Peran ini penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, terpercaya dan berintegritas.
Hudori mengapresiasi berbagai prestasi yang dicapai DKPP. Termasuk, memastikan perannya tetap berjalan di masa pandemi covid-10. “Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada segenap jajaran DKPP, atas semua pencapaian yang diraih sampai usia ke-9 pada tahun ini,” kata Hudori.(OL-11)
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Sukidi menekankan pentingnya membangun jiwa bangsa dengan standar moral tinggi, mengingat moralitas adalah fondasi bagi kemajuan bangsa.
RONTOKNYA pucuk pimpinan lembaga negara karena kebobrokan integritas dan moral terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menuturkan harus ada teladan dari presiden.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
Hoegeng Award adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam bidang kepemimpinan dan integritas di Indonesia.
Timwas Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi untuk ASEAN Club Championship, yang akan dikenal sebagai Shopee Cup™.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan Rp51 triliun yang dilakukan 100 caleg. KPK tidak bisa usut karena masih belum menjadi penyelenggara negara.
Komitmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mewujudkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil tak boleh hanya jadi sekadar ucapan.
Edukasi bagi calon jemaah umrah dibutuhkan terutama terkait teknis ibadah, persiapan sebelum keberangkatan, persiapan kesehatan, serta menghindari kasus penipuan perjalanan umrah.
Seluruh anggota Apjatel tidak keberatan dengan rencana Pemprov DKI untuk menata kabel udara yang ada di Jakarta. Sebab penataan kabel udara di Jakarta merupakan keniscayaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved