Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membandingkan rekam jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan krisis di Palestina dikritik. Mereka disebut hanya mempermalukan SBY.
"Itu adalah sebuah kekeliruan dan hanya akan mempermalukan SBY," kata Direktur Eksekutif Qodari School of Politics (QSP) Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (14/5).
Rahmad menyinggung AHY, anggota DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto, dan Deputi Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ricky Kurniawan yang mengomentari konflik Palestina dan Israel. Bahkan, Ricky membandingkan rekam jejak SBY yang disebut lebih hebat.
Baca juga: Pakar Timur Tengah Tegaskan Sheikh Jarrah Milik Palestina
"Demokrat kubu AHY tidak mengikuti perkembangan hubungan diplomasi Indonesia dengan Palestina dan dunia internasional," papar dia.
Menurut Rahmad, Indonesia gigih berkomunikasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB. Hal itu sudah dilakukan sebelum Demokrat kubu AHY bicara soal Palestina.
Rahmad mencontohkan Indonesia telah berbicara di debat terbuka Dewan Keamanan PBB soal Palestina dan Timur Tengah, 23 April lalu. Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan rencana Israel untuk aneksasi Tepi Barat Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional. Wacana itu juga mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan stabilitas di kawasan.
"Indonesia telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan rencana Israel tersebut," tutur dia.
Sebelumnya, Ricky mengomentari konflik Palestina di era pemerintahan SBY dan Jokowi. Hal itu dia tulis melalui akun Twitter @RicKY_KCh, Selasa (11/5) pukul 12.26 WIB.
"Membahas Palestina di era pemerintahan SBY langkah-langkah nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah dilakukan melalui pertemuan dengan negara-negara Arab dan PBB. Kalau sekarang boro-boro berunding negara-negara Arab, yang ada negara kita di-blacklist oleh Arab Saudi untuk ibadah hajinya," cicit Ricky. (OL-1)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved