Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKJEN DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya berkomitmen untuk terus membumikan Pancasila.
Saat menerima audiensi dari Kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu, Hasto menyampaikan komitmen partainya juga berkomitmen untuk terus menjadi rumah kebangsaan bagi Indonesia Raya.
Lewat pertemuan ini, Hasto mengatakan PDIP ingin meneguhkan komitmen untuk kembali menggali nilai otentik khas Nusantara tersebut.
Sebagai rumah kebangsaan untuk Indonesia Raya, PDIP bersama pemerintahan Jokowi juga melindungi lewat pengakuan negara di kolom KTP untuk penghayat kepercayaan.
Hal ini penting, kata Hasto, karena Indonesia menghadapi adanya kekuatan yang tak memahami Indonesia sebagai negara dengan tradisi spiritualitas yang begitu berwarna.
"Kita di sini disatukan tekad untuk membumikan Pancasila sebagai the way of life. Kami akan terus mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Namun, seperti kata Bung Karno, semangat persatuan dan kesatuan harus dikembangkan," ujar Hasto dalam siaran persnya.
Baca juga: KPK Siap Dalami Peran Azis Syamsuddin
Perwakilan dari kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Hadi Prajoko mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah hal sebagai hasil pertemuan puluhan kelompok di Jawa Barat, sejak 21 April 2021.
Pertama, pihaknya mendorong pemahaman kebudayaan sebagai aspek seni pertunjukan, namun juga landasan budi pekerti dan tuntunan hidup.
"Kedua, dinamika di lapangan para penghayat membutuhkan suatu bentuk tempat pendidikan budaya spiritual dan pamujaan sebagai upaya pembentukan budi pekerti luhur," ujar Hadi.
Ketiga, kata dia, pentingnya payung hukum perlindungan atas terselenggaranya nilai luhur bangsa, khususnya terkait kehidupan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.
Keempat, perlu adanya penugasan lembaga negara yang mengurusi masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Institusi perlu dibentuk secara beradab dan bermartabat.
Kelima, Masyarakat adat dan kelompok penghayat mendorong agar salam "Rahayu" menjadi salam nasional bersama salam agama lainnya.
Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo menyatakan pihaknya memahami bahwa harmoni sosial Indonesia yang hidup sejak zaman Nusantara harus dipertahankan.
Hal itu juga merupakan upaya menjaga keindonesiaan. Oleh karena itu, PDIP berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan kelompok penghayat itu.
"Aspirasi ini akan kami perjuangkan, sehingga bagaimana memelihara keberlangsungan, saya kira harus kita upayakan," tutur Arif.(OL-4)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved