Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MUSYAWARAH Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (26/3/2021). Para bupati dari seluruh Indonesia mengikuti melalui daring.
Presiden Jokowi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan yang disiarkan secara daring.
Jokowi juga meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas," ujarnya.
Jokowi lalu memberikan pesan utuk wajib menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah. "Setiap proyek yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing," tegasnya.
Dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit. "Untuk apa (produk lokal)? Biar ada demand, biar ada konsumsi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.
”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan demand side. Seperti dikatakan Presiden tadi, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapagan kerja kembali terbuka,” ujarnya.
Para bupati, lanjut Anas, juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. ”Para bupati berharap Bapak Presiden berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah,” jelas Anas.
Seiring dengan itu, para bupati juga mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
“Alhamdulillah hasilnya cukup menunjukkan tren positif, dengan penurunan kasus harian dan penurunan tingkat keterisian rumah sakit. Tapi kita semua tidak boleh lengah, jangan kendor. Perpaduan injak gas dan rem untuk kegiatan sosial-ekonomi harus seimbang dan dikontrol agar tak ada lagi lonjakan kasus,” ujar Anas.
Seusai dibuka Presiden Jokowi, Munas Apkasi dilanjutkan dengan sidang-sidang, termasuk salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum baru pengganti Abdullah Azwar Anas yang telah usai masa baktinya. (RO/OL-09)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved