Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKUMPULAN Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) menyesalkan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pengurus BHACA menyatakan akan mengevaluasi penghargaan yang pernah diberikan kepada Nurdin.
"Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA akan mengevaluasi secara internal melalui proses due diligence yang berlaku di BHACA di mana penarikan kembali sebuah award memerlukan proses yang tidak kalah teliti dari penganugerahannya," kata Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan BHACA Shanti L Poesposoetjipto dalam pernyataan pers, Selasa (2/3).
Nurdin Abdullah menerima penghargaan antikorupsi itu pada 2017 lalu ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Sebelum menjadi gubernur, Nurdin menjabat bupati selama dua periode sejak 2008 hingga 2018.
Baca juga: Penghargaan Antikorupsi Nurdin Dicabut Saat Jadi Tersangka
BHACA ketika itu memberi Nurdin penghargaan karena menilai upayanya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta antikorupsi.
Perkumpulan BHACA menyatakan pemilihan Nurdin kala itu melalui seleksi yang ketat melalui proses yang seksama dan hati-hati oleh dewan juri independen. Namun, Nurdin kini ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Perkumpulan BHACA sangat terkejut dan menyesalkan perkembangan yang terjadi. Apabila di kemudian hari terbukti telah terjadi penyelewengan/pengkhianatan nilai-nilai di atas, maka kebijakan BHACA adalah me-review kembali penganugerahan tersebut," imbuh Shanti.
Pengurus BHACA menyatakan menghormati serta akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Sebelumnya, Nurdin ditangkap komisi antirasuah pada akhir pekan lalu. KPK menangkapnya lantaran diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Sulawesi Selatan.(OL-4)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved