Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NOTARIS bernama Devi Chrisnawati diajukan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Devi yang mengikuti sidang secara daring dari LP Porong, Sidoarjo, mengatakan bahwa Rezky pernah meminta bantuannya untuk mencarikan orang yang berperkara. Hal itu dilakukan agar Rezky bisa membantu orang tersebut menyelesaikan masalah hukumnya.
Itu terungkap saat jaksa penuntut umum KPK membacakan berita acara pemeriksaan Devi terkait bantuan yang ditawarkan ke seseorang bernama Agung Dewanto. "Kami menegaskan di BAP saksi Nomor 11, pertanyaan penyidik mengapa yang dikenalkan oleh saudara ke Agung Dewanto untuk membantu membantu menyelesaikan permasalahan hukum dengan Wong Sien An dan Wong Daniel adalah Rezky Herbiyono?" kata JPU KPK Takdir Suhan saat membacakan BAP Devi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/2).
"Di sini saksi menjawab bahwa saya memilih untuk mengelankan Rezky Herbiyono untuk membantu Agung Dewanto dalam menyelesaikan permasalah hukum dengan Wong Sien An dan Wong Daniel karena Rezky Herbiyono yang meminta saya untuk mencarikan orang yang dapat dibantu permasalahan hukumnya? Apakah demikian?" sambungnya.
Devi membenarkan pernyataannya dalam BAP tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula karena Agung ditipu oleh Wong Sien An dan Wong Daniel pada 2017. Saat itu, Sien An dan Daniel memailitkan diri, sehingga para kreditur baik perorangan atau bank-bank tidak dapat menagih utang. Selain Agung, Devi juga menjelaskan dirinya menjadi korban.
"Waktu itu memang saya memperkenalkan Agung ke Rezky. Dia (Rezky) kan seorang pribadi dan menantunya dari Pak Nurhadi," jelas Devi.
Kepada Devi, Rezky mengakatan bahwa dirinya akan membantu Agung mengembalikan uang-uang dari Wong Sien An dan Wong Andreas. Devi mengetahui pekerjaan Rezky bukanlah seorang pengacara, melainkan menantu Nurhadi.
"Saya tahu dia menantunya Pak Nurhadi. Jadi masih dalam lingkup yang berkaitan dengan hukum. Mungkin dia punya akses lah, semacam itu," tandas Devi.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap dan gratifikasi. Keduanya diduga menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto antara 2014-2016 untuk membantu pengurusan perkara di MA dan memenangkan gugatan terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Total suap dari Hiendra mencapai Rp45,7 miliar.
Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi dari lima orang yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Gratifikasi tersebut diterima kurun waktu 2014 sampai 2017 dengan total Rp37,2 miliar. (OL-14)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved