LBH: Polda Metro Jaya Terbanyak Membunuh di Luar Hukum

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) menyoroti masifnya tindakan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh LBH Jakarta sejak 2019-2020 telah terjadi 45 kasus extrajudicial killing dengan merenggut 54 nyawa di Jabodetabek.

“Ini terjadi dalam dua tahun, tewas di tangan petugas. Ini berhasil kami pantau lewat media, pengaduan dan lainnya,” ujar pengacara publik Fair Trial, LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari, dalam diskusi daring mengangkat tema Potret Pelaku Extra Judicial Killing, Selasa (16/2).

Menurut dia, aparat penegak hukum selalu beralasan sama setelah tembakan mematikan tersebut dilakukan, yakni korban melakukan perlawanan, melarikan diri, atau kombinasi keduanya. Alasan itu kemudian tidak disertai dengan penjelasan secara rinci kepada keluarga dan pengacara korban tentang bentuk perlawanan dan pelarian korban.

“Paling banyak 37 kasus perlawanan dan sisanya melarikan diri. Tidak dijelaskan juga perlawaan dan melarikan diri ini bagaimana?” terang Shaleh.

Jika dirinci, dari tindakan penembakan yang berujung menghilangkan nyawa seseorang tersebut, penembakan paling banyak dilakukan dengan menyasar dada korban. Saran berikutnya kaki, badan, kemudian kepala. Sedangkan 34 kasus tidak diketahui penembakan dilakukan di mana.

“Tindak pidana yang dituduhkan itu paling banyak narkoba, mencuri, begal dan pencurian perampokan, pembunuhan,” imbuh Shaleh.

Dia mengungkapkan extrajudicial killing dilakukan aparat penegak hukum dengan lebih dulu menerima perintah atau instruksi dari kepala institusinya di seluruh tingkatan kepolisian.

“Yang paling banyak dilakukan oleh Polda Metro Jaya sampai 29 kasus lalu disusul oleh polres-polres. Lalu wilayah paling banyak terjadi di Jakarta, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Sisanya, Depok dan Bekasi, Bogor, dan daerah lainya,” cetus Shaleh.

Pola penembakan yang dilakukan paling banyak terjadi pada saat akan dilakukan penangkapan yakni 20 kasus, setelah penangkapan 12 kasus, ditembak saat pengembangan 9, saat penuntutan 5 kasus, dan tidak dijelaskan sembilan kasus.

“Trigger utama polisi melakukan itu ada intsruksi dari pejabat kepolsiian. Dari tahun ke tahun semua pejabat Polri dengan blak-blakan memberikan instruksi untuk tembak di tempat atau tembak mati. Sejak tahun 2017 Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga terang-terangan meminta tembak mati saja awalnya untuk bandar narkoba lalu semakin berkembang terjadi peningkatan signifikan di Agustus 2020 lalu digunakan juga untuk mengamankan mudik,” papar Shaleh.

LBH, lanjut Shaleh, juga mendapatkan pola pelanggaran yang dilakukan aparat polisi dalam menjalankan instruksi tersebut, di antaranya terjadi over profiling tersangka. Selain itu, tidak terdapat surat penangkapan dan penahanan tersangka terlebih dulu, lokasi penembakan berbeda dan tidak transparan, serta justifikasi penembakan senjata api yang mematikan tidak terpenuhi dan tembakan diarahkan ke dada.

“Keluarga korban bahkan tidak diberikan kesempatan untuk autopsi jenazah dan keluarga diberi uang oleh kepolisian kemudian dilarang untuk menuntut kejanggalan kematian,” cetus Shaleh. (P-2)