Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) meminta para pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Menurut JK ucapan yang dilontarkannya ketika menjadi pembicara dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera pada 12 Februari 2021 itu merupakan sebuah pertanyaan dalam hal mewakili kegelisahan masyarakat dan betujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.
“Saya berharap agar para pihak tidak usah terlalu reaktif menanggapi pertanyaan tersebut” kata JK dalam keterangan persnya, Senin (15/2)
JK menjelaskan, dalam sebuah pemerintahan demokrasi, kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan. “Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi,” ujarnya.
JK mengakui berbagai pihak ternyata menanggapi pertanyaan tersebut secara berbeda-beda “Terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik” Jelas JK.
Baca juga :Presiden Jokowi Instruksikan TNI-Polri Tegakkan Prokes
Terkait tanggapan dari Pemerintah, JK mengapresiasi penjelasan juru bicara Presiden Fadjroel Rachman yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengkritik. Menurutnya itu yang harus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya tidak dengan tafsir yang macam macam.
“Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui Jubir Presiden saudara Fadjroel dan itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tau bagaimana caranya mengkritik dengan baik, ini penting karena maksud saya bertanya seperti itu dan itu betul-betul keluar dari hati saya, adalah ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik, jangan disalah artikan dan diberi tafsir yang macam macam,” jelas JK.
JK juga berharap para pendukung setia Jokowi seirama dengan keinginan Presiden yang meminta masyarakat untuk mengkritiknya. “Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan ? Dari situ kita bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer itu,” pungkasnya. (OL-2)
PEMUDA Katolik merespons dua kali konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla, yakni pada Sabtu, 18 April 2026, dan Selasa, 21 April 2026.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah disorot Jusuf Kalla. Pengamat menilai masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan kepastian hukum.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, buka suara terkait nasihatnya kepada Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus ijazah palsu.
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa materi ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya berfokus pada isu perdamaian, bukan penistaan agama.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa laporan terhadap akademisi Feri Amsari tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved