Pinangki Singgung Dukungan Politik Malaysia untuk Joko Tjandra

PINANGKI Sirna Malasari menyinggung soal dukungan politik pemerintah Malaysia yang diberikan kepada Joko Tjandra. Hal itu diungkapkannya saat duduk menjadi terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Mulanya, Pinangki mengakui pergi ke Malaysia sebanyak tiga kali pada tanggal 12, 19, dan 25 November 2019. Dua lawatan awalnya dilakukan bersama pengusaha bernama Rahmat dan Anita Dewi Kolopaking. Sedangkan lawatan terakhir berama Anita dan Andi Irfan Jaya.

Berdasarkan kesaksian Pinangki, rencana awal keberangkatan ia, Rahmat, dan Anita ke Malaysia karena mendengar informasi bahwa Joko Tjandra akan menyerahkan diri ke Indonesia karena sudah tidak mendapat dukungan dari pemerintah Malaysia. Informasi tersebut diakuinya datang dari Rahmat.

"Jadi pada awal rencana pemberangkatan kami ke Malaysia untuk ketemu Joko Tjandra, berdasarkan keterangan saudara Rahmat yang sudah kenal Joko Tjandra lebih dahulu, Joko Tjandra rencana akan serahkan diri ke Indonesia karena sudah tidak didukung politik oleh pemerintah Malaysia," terang Pinangki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1).

Baca juga : Ini Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI

Oleh sebab itu, lanjut Pinangki, ia berniat memperkenalkan Anita sebagai penasihat hukum Joko Tjandra. Dalam sidang tersebut, Pinangki mengakui menyarankan Joko Tjandra untuk melakukan eksekusi hukuman badan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali (PK) dengan nomor 12K/Pid.Sus/2008 tertanggal 11 Juni 2009.

Saat bertemu di Malaysia, Pinangki mengakui ihwal status Joko Tjandra sebagai buronan. Bahkan, ia mengklaim telah melaporkan pertemuannya dengan terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu kepada Direktorat Upaya Hukum Uheksi dan Eksaminasi (Uheksi) Kejaksaan Agung.

"Saudara paham betul bahwa Joko Tjandra tinggal eksekusi badan, pada waktu itu saudara melaporkan atau paling tidak menyampaikan kepada jaksa eksekutor?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KSM Roni kepada Pinangki.

Menruut Pinangki, ia telah melaporkan pertemuannya kepada Kasie Uheksi bernama Aryo pada bulan November 2019. Bahkan, Pinangki juga mengakui telah menunjukkan foto pertemuannya bersama Joko Tjandra.

Juni 2020, berita mengenai pendaftaran upaya hukum Joko Tjandra dengan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebar luas. Pinangki kembali bertanya kepada Aryo mengenai status orang yang mendaftar PK namun tidak melapor ke pihak Kejaksaan. Menurut Pinangki, pihak Kejaksaan telah mengetahui informasi tersebut sejak awal.

"Ternyata kata Aryo, dari institusi sendri sudah tau duluan. Bukan saya yang laporkan, dan saya nggak tau kalau Kejaksaan sudah tau," tandasnya. (OL-2)