Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERDASARKAN data Bawaslu RI yang dimutakhirkan hingga pukul 06.00 WIB kemarin terdapat 58 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang.
Jumlah TPS tersebut bertambah jika dibandingkan dengan hasil pengawasan Bawaslu, Rabu (9/12), yakni sebanyak 43 TPS dinyatakan berpotensi melakukan pemungutan suara ulang.
“Data diolah dari temuan dan laporan pelanggaran Bawaslu RI berdasarkan info dari semua provinsi,” kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar yang disampaikan kepada media di Jakarta, kemarin.
Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang paling banyak melakukan pemungutan suara ulang, yakni 16 TPS. Lalu Sumatra Barat 12 TPS, Jawa Timur 4 TPS, Riau 4 TPS, Sumatra utara 3 TPS, Banten 3 TPS, Jambi 2 TPS, Kalimantan Barat 2 TPS, Kepulauan Riau 2 TPS, Jawa Barat 2 TPS, dan Kalimantan Utara 2 TPS. Kalimantan Tengah 1 TPS, Jawa Tengah 1 TPS, Papua 1 TPS, Sulawesi Utara 1 TPS, Sulawesi Selatan1 TPS dan Sulawesi Barat 1 TPS.
Menurut Bawaslu, potensi pemungutan suara ulang disebabkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih dan terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.
“Selain itu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” ujar Fritz.
Selain itu, ada 48 TPS yang menurut Bawaslu berpotensi melakukan penghitungan suara ulang. Di Provinsi Jawa Timur dilaporkan berjumlah 42 TPS, kemudian Bengkulu 5 TPS dan Jambi 1 TPS.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, menjelaskan ada dua TPS yang dimungkinkan melakukan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 07 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg dan TPS 1 Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Indramayu.
“Di Sliyeg diketahui ada petugas membuka kotak tidak sesuai tata cara,” ungkap Nurhadi, kemarin.
Sementara itu, KPU Riau menerima rekomendasi dari Bawaslu Bengkalis soal permasalahan di tiga TPS, yakni TPS 003 di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir dan TPS 004 dan 005 di Desa Simpang Padang, Kecamatan Batin Solapan.
“Selesai pemungutan suara ditemukan ada pemilih di Kecamatan Pinggir yang tidak terdaftar di dalam DPT. Pemilih itu menggunakan form C pemberitahuan memilih milik orang lain. Itu yang digunakannya untuk memilih di TPS itu,” kata Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir di Pekanbaru, kemarin. (Ind/UL/RK/X-3)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved