Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjadi saksi meringankan untuk eks anggota BPK Rizal Djalil yang terjerat kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU-Pera.
Usai pemeriksaan, Agung mengaku bahwa ia merupakan saksi meringankan untuk eks anggota BPK, Rizal Djalil, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Saya dipanggil pada hari ini oleh KPK untuk dimintai keterangan selaku Ketua BPK sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami, Rizal Djalil," kata Agung seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).
Agung menyatakan prihatin atas kasus yang menjerat Rizal. Kepada Rizal, ia berpesan untuk sabar dalam menghadapi proses hukum yang dijalani.
Pihaknya mendukung penuh proses pengusutan kasus yang ditangani KPK itu. Meski begitu, ia enggan menyampaikan materi keterangan yang disampaikan untuk meringankan Rizal.
"Kami menyampaikan mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kami di BPK komit terhadap ketentuan perundang-undangan, patuh terhadap hukum," ucapnya.
Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan posisi Agung sebagai saksi a de charge atau saksi yang diajukan untuk melakukan pembelaan. Karyoto mengatakan saksi a de charge merupakan saksi yang tidak terlibat dalam perkara.
"Saksi a de charge ini tidak terlibat sama sekali, hanya diminta oleh tersangka untuk meringankan. Meringankan dalam arti mungkin dari sisi perilaku atau selama dia (Rizal) di BPK, kata Karyoto. (OL-14)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved