Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016.
Dua tersangka ialah Leni Marlena yang menjabat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla, kemudian Juli Amar Ma'ruf selaku anggota ULP Bakamla.
"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan LM (Leni dan JAM (Juli). Keduanya sudah ditetapkan tersangka pada Juli 2019," jelas Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Selasa (1/12).
Baca juga: KPK Panggil Inneke Koesherawati terkait Suap Bakamla
Keduanya akan ditahan selama 20 hari sampai 21 Desember 2020. Adapun Leni ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Juli Amar di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Selain itu, ada tersangka lain, yakni Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Bakamla. PT CMI Teknologi merupakan rekanan dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System Bakamla pada 2016.
Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara korupsi pengadaan satelit monitoring di Bakamla Tahun Anggaran 2016. Dalam perkara itu, diduga ada penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan tersangka dan swasta. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp54 miliar.
Baca juga: KPK Kejar Uang Panas Korupsi Bakamla
Leni dan Juli dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun Rahardjo disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Rahardjo sudah diadili dengan vonis 5 tahun penjara. Untuk perkara Bambang ditangani Polisi Militer TNI AL, karena yang bersangkutan adalah anggota TNI AL.(OL-11)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz
Pelaku terancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah mengatakan operasi perairan di Aceh untuk mencegah pengungsi Rohingya sejauh ini terbatas,
Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah mengungkap Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang dihitung pihaknya bersama instansi terkait pada 2023 mencapai skor 56.
Data KKP menyebutkan, sepanjang 2023, sekitar 1.347.986 ekor benih bening lobster yang jika dirupiahkan sekitar Rp183 miliar kerugian negara telah berhasil diselamatkan.
Kegiatan penyelundupan benih bening lobster (BBL) diduga telah menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak hingga 30 triliun rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved