Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sangat menghormati proses penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa berkaitan dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja.
Aksi unjuk rasa di depan Istana Negara atau kawasan jalan protokol memang menjadi salah satu cara menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kehadiran UU tersebut. Namun, ia meminta agar para pendemo baik buruh maupun mahasiswa agar berhati-hati dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu.
"Kami yakin para pengunjuk rasa yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga dan sebagainya bisa melakukan demo dengan damai dan tertib dan teratur. Jangan sampai terprovokasi ya," katanya di Balai Kota, Selasa (20/10).
Ia mengatakan akibat dari provokasi itu sangat fatal. Peserta demo yang awalnya tertib bisa menjadi rusuh dan sampai merusak fasilitas. Karenanya, ia meminta agar selain tidak terprovokasi, peserta demo juga diharapkan menjalankan aksi dengan tertib.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law yakni dengan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalau terkait UU bisa disampaikan diperjuangkan melalui MK. Harapannya memang para aktivis, buruh, mahasiswa yang mengajukan ke MK. Kemudian yang kedua, bisa juga terus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat," lanjutnya.
Riza juga mengingatkan karena saat ini masih di tengah pandemi covid-19 sehingga masyarakat harus selalu menjaga protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). (R-1)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved