Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakini ada dalang di balik aksi vandalisme saat demontrasi penolakan UU Cipta Kerja. Dalang tersebut diyakini Prabowo adalah kekuatan asing yang ingin menghancurkan Indonesia.
"Saya sama sekali tidak yakin itu ya yang bakar-bakar sarana dan prasarana umum itu tidak ada dalangnya. Itu pasti ada dalangnya, pasti anasir-anasir ini dan anasir-anasir ini dibiayai oleh asing," kata Prabowo seperti disampaikan saat wawancara bersama Digdaya TV.
Bagi Prabowo tidak ada untungnya melakukan aksi demontrasi dengan menghancurkan fasilitas umum milik rakyat. "Bagaimana itu, yang dibakar adalah sarana umum, itu milik rakyat. DIbiayai oleh uang rakyat. Massa rakyat membakar milik rakyat. Makanya saya yakin ini ada dalang asing tadi. Dan jika sudah begini kita harus waspada. Sebab seorang patriot tidak akan membuat seperti ini," lanjut Prabowo.
Baca juga: Polri Siapkan Rompi Khusus Wartawan Peliput Demo
Prabowo meyakini sebagian pendemo memiliki niat baik. "Saya sempat agak terperangkap massa. Tapi mereka masih membuka jalan, dadah ke saya. Mungkin dia lihat mobil saya. Bahkan ada anak-anak itu yang memberi hormat. Niat mereka baik tapi ada yang memanas-manasi," tutur Prabowo.
Apalagi, menurut Prabowo, sekitar 80% tuntutan buruh sudah diakomodasi dalam UU Ciptaker tersebut. "Jadi 20% lagi bisa diperjuangkan. Bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), bisa negosiasi ke pengusaha," kata dia.
Baca juga: Polrestabes Medan Tahan Pelaku Pelempar Batu ke Pendemo
Demonstrasi, sambung Prabowo, tidak dilarang sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi tetapi jangan sampai rusuh yang merugikan masyarkat banyak.
Dalam situasi sekarang, kata Prabowo, pemerintah sedang berupaya memberikan jalan terbaik bagi rakyat.
Di situasi itu, kata Prabowo, pemimpin buruh berada dalam kondisi dilema. "Artinya jika buruh juga terlalu kencang aksinya ya gampang bagi pengusaha untuk pindah. Artinya uang juga pindah, bisa ke Vietnam atau negara lain. Jangan lupa bahwa perusahaan itu sudah diasuransi. Jika dibakar ya sudah dia tinggal pindah, wong sudah diasuransi, lalu uang tinggal berpindah dan dia bangun di tempat lain. Ini juga kita harus perhatikan," katanya. (X-15)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved