DPR Setujui 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020

DPR RI menyetujui hasil evaluasi perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang Undang (RUU) Prioritas Tahun 2020. Hasil evaluasi tersebut menetapkan RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang awalnya ditetapkan sebanyak 50 RUU kini hanya menjadi 37 RUU, atau berkurang 16 RUU.

Evaluasi atas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tersebut diperlukan mengingat kondisi dan situasi negara pada saat ini sedang dilanda pandemik virus covid-19 sehingga kegiatan legislasi di DPR mengalami keterbatasan.

“Karena adanya keterbatasan-keterbatasan itu, pimpinan Baleg (Badan Legislasi) melakukan koordinasi dengan Pimpinan Komisi I hingga Komisi IX pada 30 Juni 2020 dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 agar mengurangi RUU yang tidak mungkin diselesaikan pada 2020 yang menjadi target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021,” ungkap Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas sebagaimana dikutip dari Parlementaria, baru-baru ini.

Supratman melanjutkan RUU yang disetujui untuk dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 akan diprioritaskan kembali di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yang akan dibahas dan ditetapkan pada Oktober 2020 atau sebelum penetapan RUU tentang APBN. “Evaluasi dilakukan agar antara target dan output capaian kinerja legislasi dapat seimbang,” katanya.

Dalam waktu dekat, jelas Supratman, Baleg akan menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU, bahwa Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sesuai hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Baleg dalam rangka evaluasi kinerja legislasi dan penyusunan Prolegnas telah diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam satu tahun sebanyak 1 RUU dan apabila sudah diselesaikan pembahasannya dapat
mengajukan 1 RUU lagi,” katanya.

Kebut RUU Cipta Kerja

Menyinggung perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker), Supratman menegaskan Baleg DPR menargetkan RUU Cipta Kerja untuk secepatnya diselesaikan sehingga dapat mendorong iklim investasi dan ekonomi yang saat ini sedang tertekan akibat pandemi covid-19. “Adanya pandemi covid-19 ini berimbas besar bagi ekonomi nasional yang semakin terpuruk, terjadi PHK besar-besaran.

Karena itu harus direspons dengan kebijakan extraordinary untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan,” ungkapnya.

Penyelesaian RUU melalui metode sapu jagat, menurut Supratman, merupakan solusi terbaik bagi pemerintah Indonesia dalam menata regulasi ke depan.

“Metode Omnibus Law adalah langkah efektif dalam menyederhanakan regulasi karena proses revisinya bisa simultan. Saya mengusulkan ke depan lebih banyak menggunakan Omnibus Law sehingga nantinya target Prolegnas bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Selain RUU Ciptaker, Omnibus Law terdiri atas RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (S3-25)