Pemerintah Dorong Perbatasan Jadi Pusat Ekonomi

PEMERINTAH mengajak semua pihak memperhatikan daerah perbatasan. Setelah persoalan infrastrukturnya tuntas mesti berlanjut dengan pengembangan ekonomi hingga sosial guna melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Sesuai dengan paragraf atau kalimat awal dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945. Itu melindungi segenap bangsa di perbatasan diartikan sebagai menjaga keutuhan bangsa dan negara republik Indonesia yang ditekankan terhasap beberapa fungsi pokok," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada webinar nasional forum tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9).

Pada kesempatan itu hadir pula Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.

Baca juga: Mahfud Minta TNI AL Amankan Perairan Nasional

Menurut dia, perbatasan sebagai benteng teritorial yang artinya tidak ada boleh sejengkal tanah atau lautnya hilang atau diduduki secara tidak sah dan diambil secara tidak bermartabat oleh bangsa lain. Kemudian menjaga keutuhan bangsa dengan menjaga ideologi Indonesia hidup di perbatasan.

Kemudian dalam konteks yang lebih spesifik adalah membangun kesejahteraan masyarakat, itu artinya kita tidak hanya berpacu membangun batas-batas yang kokoh secara fisik di perbatasan seperti membangun tembok pembatas. Tapi itu semua akan bermanfaat kalau juga membangun kesejahteraan sosial.

"Itulah sebabnya Presiden Jokowi pada 17 Maret 2017, memberi arahan ketika meresmikan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Aruk di Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari PLBN tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi dan politis semata tapi juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru di dalam pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Pesan Presiden Jokowi kembali ditekankan pada rapat kabinet pada 13 Mei 2020. Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di PLBN Aruk, Motaain, dan Skouw.

"Kebijakan percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN tersebut perlu dikawal dan diselaraskan antar program kementerian dan lembaga," pungkasnya. (OL-1)