Banpres Usaha Mikro Tersalurkan Rp13,4 Triliun

HINGGA Jumat (4/9), pemerintah telah menyalurkan Rp13,4 triliun dana bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro kepada 5,5 juta pelaku usaha mikro.

Untuk tahap awal, pemerintah menyasar 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan besaran anggaran mencapai Rp22 triliun. Seluruh pelaku usaha mikro yang menjadi target mencapai 12 juta dengan kucuran dana Rp2,4 juta per orang.

“Bantuan presiden ini didominasi salah satunya di Provinsi Jawa Barat,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga memaparkan subsidi upah yang sudah diberikan kepada 13,5 juta penerima dari target 15,7 juta, sedangkan terkait program kartu prakerja sudah diproses tiga juta pendaftar dan gelombang tujuh akan mengakomodasi 800 ribu peserta.

Secara umum, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang telah memiliki daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) berjumlah Rp679 triliun.

“Program agar diselesaikan di pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Kami meminta seluruh realokasi anggaran diselesaikan dalam seminggu ke depan,” lanjut Airlangga.

Di sisi perekonomian, Airlangga menyebutkan sektor keuangan nasional berada dalam posisi kukuh dan stabil. Pasalnya, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan hingga 31 Agustus mencapai 23,1%. Angka ini jauh di atas batas aman, yakni 8%. Hal itu juga diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 8,53%.

“Penempatan dana pemerintah di bank-bank negara sebesar Rp30 triliun, sedangkan Rp11,5 triliun di BPD masih perlu terus didorong,” ujar Airlangga.

Untuk sektor UMKM telah tersalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp103 triliun dari target Rp190 triliun. Airlangga mengatakan, dari program KUR yang subsidinya ditanggung 6% oleh pemerintah itu terdapat penambahan 3 juta nasabah.

Berkenaan dengan kasus covid-19, Airlangga menyampaikan tingkat kesembuhan di Indonesia saat ini berada di level 71,7% melampaui persentase global sebesar 69,97%, sedangkan tingkat kematian di Indonesia mencapai 4,2%.

Inpres disiplin

Istana mengingatkan para kepala daerah untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Hal ini dikemukakan Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, terkait terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Instruksi ditujukan pada menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota agar bersama-sama mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dan berpartisipasi dalam mencegah serta pengendalian covid-19,” ungkap Angkie kemarin.

Perkembangan kondisi pandemi di Tanah Air sejauh ini masih dinamis. Data Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus terkonfi rmasi positif covid-19 per Jumat (4/9) menjadi 187.537 setelah ada penambahan sebanyak 3.269 orang.

Sementara itu, pasien sembuh menjadi 134.181 setelah ada penambahan sebanyak 2.126 orang. Selanjutnya, untuk kasus meninggal menjadi 7.832 dengan penambahan 82.

Dalam menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menilai protokol kesehatan sangat penting untuk menghambat dan mencegah penularan korona.

“Ide dan realitas protokol kesehatan itu benar. Buktinya, DKI yang tadinya angka terinfeksi koronanya turun ternyata melonjak lagi secara tajam setelah ada transisi, pelonggaran. Di Jawa Timur menurun begitu protokol ditingkatkan,” tandas Mahfud melalui akun media sosial @Mohmahfudmd, Kamis (3/9). (Dhk/Cah/X-3)