Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAGAIMANA Bawaslu melihat potensi politik uang dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye pilkada kali ini?
Pemetaan indeks kerawanan pemilu sebagai salah satu kacamata pencegahan kita, khususnya politik uang, agar tak terjadi. Sebelum tahapan semakin padat, kami banyak mendorong pencegahan seperti pembentukan desa APU (antipolitik uang) di banyak daerah. Kita juga bekerja sama dengan PPATK terkait dengan dana kampanye, KPK terkait dengan pencegahan, patroli antipolitik uang terutama saat masa tenang dan jelang hari H, mengajak tokoh agama mengampanyekan antipolitik uang, dan lainnya.
Penekanan pencegahannya seperti apa?
Poinnya, kalau politik uang ini kita anggap kejahatan pemilu, sejatinya semua harus ambil peran untuk ‘mengobatinya’. Parpol dan peserta pemilu juga harus mau mengerem untuk tidak membeli suara rakyat. Ketentuan perundangan sering kali juga ‘disiasati’ banyak orang. Jadi, semua harus mengambil peran pencegahan. Ini nuansanya seperti pendidikan politik yang butuh kerja sama semua pihak agar kejahatan politik uang tidak semakin menjadi-jadi.
Apa instrumen penindakan yang disiapkan Bawaslu?
Politik uang ini bagian dari pidana pemilu. Proses penindakan melibatkan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang di situ ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Jika ada temuan jajaran pengawas atau laporan dari masyarakat atas dugaan politik uang, Bawaslu punya waktu lima hari, menerima temuan/laporan, memeriksa, mengkaji, dan memutus apakah pelanggaran atau bukan. Kemudian diproses di kepolisian untuk meminta keterangan saksi dan sebagainya selama 14 hari kalender.
Bagaimana melindungi pelapor dari intimidasi atau ancaman?
Nah, ini yang belum jelas. Kami pernah berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), tapi memang belum final pembahasannya. Perlindungan hukum untuk para pelapor memang belum terlalu jelas skemanya. Akibatnya terkadang pelapor tidak menindaklanjuti laporan akibat proses perlindungan terhadap mereka belum ada. (Che/P-2)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved