Meski Jadi Anak Presiden, Gibran Siap Dihukum Push Up

BERSTATUS sebagai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tak mendapatkan keistimewaan dalam kapasitasnya sebagai calon walikota Solo dalam sekolah partai PDIP menuju Pilkada Serentak 2020. Semua peserta termasuk Gibran harus melakukan push up jika melanggar aturan kedisiplinan.

"Siap Pak. Saya sudah tidak sabar untuk menyerap ilmu dari para senior senior Partai," kata Gibran usai ditanya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat pelaksanaan pembukaan sekolah partai itu secara virtual, Jumat (21/8).

Baca juga: Wapres: Jangan Patah Semangat Hadapi Pandemi

Hasto menjelaskan, bahwa akibat pandemi covid-19, sekolah partai kali ini berbeda dengan sekolah di tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Wisma Kinasih Depok. Dahulu, setiap peserta wajib bangun jam 05.00 pagi untuk ikut olahraga. Setelahnya semua peserta akan bersama-sama digembleng di dalam kelas dari aspek ideologi.

"Jadi semua acara baru selesai jam 22.00 dengan kepala sekolah yang begitu kokoh dengan disiplin tidak pernah membedakan seseorang karena semua berstatus peserta sekolah Partai. Jadi mas Gibran siap memenuhi seluruh ketentuan disiplin?" tanya Hasto.

Gibran pun menegaskan bahwa kesiapannya mengikuti agenda ini sangat bulat termasuk akan menjalani konsekuensi berupa sanksi. "Siap Pak," jawab Gibran.

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, selaku Kepala Sekolah Partai menegaskan aturan kedisiplinan berlaku bagi semua peserta. Ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan meskipun memiliki status sosial istimewa.

"Ini membedakan sekolah di PDIP dengan parpol lain. Selamat bergabung dan saya harap anda bisa menyesuaikan dengan tradisi PDI Perjuangan,"pungkasnya. (OL-6)