TNI Disiplinkan Protokol, NasDem: Jangan Buruk Sangka

PARTAI NasDem mengajak masyarakat melihat penanggulangan virus korona (covid-19) secara luas dan serius. Dengan begitu, tidak akan ada buruk sangka yang muncul ketika pemerintah menarik masuk TNI untuk terlibat dalam pendisiplinan protokol kesehatan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

"Kita harus melihat pelibatan TNI dalam Inpres 6 tahun 2020 itu dalam perspektif yang lebih terbuka dan bebas dari prejudice (buruk sangka). Dengan cara demikian kita akan mendapatkan ketepatan alasan pelibatan TNI dan Polri oleh negara dalam menghadapi bahaya pandemi covid 19," kata anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi NasDem Willy Aditya kepada Media Indonesia, Sabtu (8/8).

Willy mengingatkan pandemi covid-19 ini bukan hal main-main. Virus ini serius dan belum pernah terjadi selama Indonesia berdiri dengan persebaran yang cepat.

Oleh karena itu, penanggulangan kedaruratan yang dituangkan di dalam Inpres 6/2020 membuktikan strategi yang juga serius dan melibatkan banyak kalangan. "Sejak awal saya justru melihat perlu adanya pelibatan TNI dalam perspektif pertahanan, bahwa pandemi covid-19 ini merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ungkapnya.

Baca juga: Pelanggar Protokol Dipidana

Jika dilihat detail, lanjut Willy, inpres memberikan dukungan kepada penguasa sipil seperti gubernur, bupati/walikota dalam melakukan pengawasan, pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Artinya, TNI tidak bergerak sendiri secara institusional namun di bawah koordinasi dan perintah penguasa sipil.

"Hal ini sama sekali tidak menyalahi aturan tentang penugasan TNI selain perang. Pelibatan TNI dan Polri pun di dalam inpres ini berbeda fungsi. TNI tidak diberi instruksi untuk penegakan hukum sebagaimana Polri," tegasnya.

Luasnya unit wilayah yang harus diawasi pemerintah menjadikan pelibatan TNI dan Polri hal yang wajar. Ada 15 jenis lokasi yang harus diawasi dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 yang harus dilakukan pemerintah sipil, ini tentu membutuhkan sumber daya. "TNI dan Polri memiliki sumber daya itu," imbuh Willy.

Ia memahami kebijakan ini akan menghadapi kritik. Namun ketika ditinjau lebih dalam yang menjadi pokok kritik adalah penggunaan kekerasannya. "Nah ini yang harus kita ingatkan kepada penguasa sipil dalam mengelola pelibatan TNI dan Polri. Pendekatan kekerasan sedapat mungkin dihindari agar masyarakat juga lambat laun akan tumbuh kesadaran dirinya sendiri," ungkapnya.

Menurut Willy, bangsa ini semua bertanggung jawab dalam melawan pandemi covid 19 ini dengan berbagai cara, minimal dengan menerapkan protokol kesehatan. TNI yang ditugasi dalam perang melawan musuh tidak terlihat ini merupakan bagian dari perjuangan yang harus harus didukung.

"Kita semestinya bersama-sama memberi bantuan kepada TNI dan semua yang bertarung melawan covid-19. Siapkan APD-nya, ransumnya, logistiknya, dan lainnya. Ini bukti bahwa melawan covid adalah perjuangan semesta kita rakyat Indonesia. Apa benar kita mau membiarkan tentara kita bertarung dengan musuh tidak terlihat itu sendirian? Saya rasa tidak," pungkasnya. (P-2)