Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLDA Metro Jaya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama, serta organisasi kemasyarakatan lainnya pada Minggu (5/7).
"Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Jakarta, hari ini.
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.
Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu," tegas Yusri.
Yusri juga mengharapkan tidak ada terjadi kembali aksi pembakaran atribut atau bendera salah satu partai politik. "Kita harap seperti itu karena itu cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja," tutur Yusri.
Polisi perwira menengah itu juga menyebutkan polisi akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan.
Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).(OL-4)
KETUA DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut pihaknya membuka diri terhadap pihak yang ingin mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto termasuk dari kelompok 212.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Dalam aksi massa tersebut, lanjutnya, ujaran dan perkataan keras terlontar, bahkan mengarah kepada kebencian sesama.
“Ini apel siaga dengan gelar pasukan para jawara, laskar, brigade, dan lain-lain. Peserta se-Jabodetabek kurang lebih lima ribuan pasukan,” ungkap Novel.
Herman mengatakan aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved