Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEGAGALAN media sosial (medsos) mengontrol mesin-mesinnya untuk tidak menyebarkan pesan yang mengandung ujaran kebencian, semangat permusuhan, terorisme, dan rasialisme, memunculkan harapan baru. Hal itu membuka peluang kebangkitan media arus utama yang bertahan pada pola konvensional.
Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengemukakan itu dalam diskusi daring bertajuk New Equilibrium: Fajar Baru untuk Media Jurnalistik, Rabu (1/7).
Agus mencontohkan keputusan sejumlah perusahaan besar internasional, seperti Unilever dan Starbucks, yang menghentikan kerja sama penayangan iklan di Facebook dan Youtube.
Fenomena pencabutan iklan tersebut mengoreksi apriori banyak pihak yang mengatakan media arus utama akan ketinggalan dari media sosial. Kenyataannya, tambah Agus, publik dan pengiklan membutuhkan media konvensional sebagai suatu hal yang tidak bisa dilayani media sosial, terutama dalam hal verifikasi sumber berita.
“Para pengiklan mulai khawatir dengan berbagai aktivitas media sosial, seperti Facebook dan Youtube. Karena itu, mereka mulai kembali beralih ke media konvensional,” jelasnya.
Meski begitu, bukan berarti medsos bakal ditinggalkan. Justru ada kecenderungan untuk adanya keseimbangan baru.
Editor senior The Jakarta Post Endi Bayuni menyebutkan sejumlah platform media sosial, seperti Facebook dan Google sudah memulai kerja sama dengan media arus utama untuk cek fakta. Hal ini dilakukan agar para penguasa media sosial itu tidak ditinggal para pelanggannya. “Kita melihatnya ada upaya dari Facebook dan Google untuk menge-share revenue mereka dengan media mainstream,” ungkapnya.
Bagi Endi, kedua platform tersebut melihat Indonesia merupakan pasar yang cukup besar bagi produk mereka. “Karena itu, mereka tentu akan perhatikan lingkungan di Indonesia,” jelasnya.
Di kesempatan berbeda, anggota Komisi I DPR Willy Aditya berharap media massa konvensional tetap konsisten menyebarkan informasi yang valid. Walaupun tertekan keberadaan media sosial, media konvensional diharapkan tidak mengabaikan aspek literasi dan pendidikan bagi publiknya. “Media massa jangan ikut terjebak dengan pola yang dilakukan media sosial demi lamannya banyak dikunjungi atau dibaca. Jangan ikut-ikutan menonjolkan aspek bombastis media sosial,” kata Willy ketika dihubungi, kemarin.
Willy melihat platform medsos pun ditekan untuk ketat menyeleksi agar bebas dari konten-konten negatif yang merusak. (Che/P-2)
Psikolog Sani B. Hermawan mendukung PP Tunas (PP No 17 Tahun 2025) sebagai langkah darurat melindungi anak di bawah 16 tahun dari kejahatan digital.
PAPDI mengungkapkan misinformasi di media sosial menyebabkan cakupan vaksinasi campak 2025 turun drastis, menjauh dari target WHO 95%.
Psikolog Sani B. Hermawan menyarankan anak di bawah 16 tahun berkolaborasi di akun orangtua guna mematuhi PP Tunas dan menjaga keamanan digital.
Anak-anak adalah peniru ulung yang belajar dari apa yang mereka lihat sehari-hari.
Selain AI, gim daring populer seperti Roblox dan Minecraft juga dinilai menghadirkan risiko karena anak-anak sering kali sulit membedakan antara dunia gim dan realitas.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved