Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (10/6) malam, mengundang beberapa tokoh serikat pekerja untuk meminta masukan terkait RUU Cipta Kerja yang masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI.
Salah satu masukan yang mencuat adalah pemerintah diminta melakukan pembahasan secara intens dan detail bersama serikat buruh.
Pemerintah juga diminta membentuk tim teknis yang melibatkan seluruh pihak yakni pemerintah, pelaku usaha dan serikat pekerja.
“Kita sudah mendapatkan berbagai masukan yang umumnya bagus dan kita apresiasi itu semua. Itu akan semakin memperkaya pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja” ujar Menko Polhukam Mahfud MD melalui keterangan resmi, Kamis (11/6).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinato Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa tujuan dan ide dasar Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah untuk mendukung dunia usaha serta UMKM.
Diharapkan, dengan adanya peraturan perundangan tersebut, investasi yang masuk ke Tanah Air akan semakin besar hingga akhirnya bisa membuka banyak lapangan kerja baru.
“Penting bagi kita semua yakni pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha untuk bekerja sama, membangun dunia usaha dan dunia kerja yang sehat dan mampu menghadapi tantangan, khususnya pascapandemi covid-19” tutur Airlangga.
Baca juga: Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menginisiasi dialog bersama serikat pekerja.
"Kami sangat mengapresiasi respon pemerintah yang baik. Tantangan kita ke depan adalah perubahan pola hubungan kerja dan ternyata ini terjadi saat pandemi," ungkap Said Iqbal.
Dialog kali ini adalah pertemuan ketiga yang diinisiasi oleh Menko Polhukam terkait upaya menghimpun masukan para pekerja dan buruh tentang RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, pada bulan Maret dan April, juga sudah dilakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan serikat pekerja. (A-2)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved