Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN diiminta terus menginformasikan perkembangan kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana, update secara berkala tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Kepolisian dalam menangani perkara.
"Kita meminta instansi kepolisian juga bisa meng-update secara berkala bagaimana penanganan perkara yang sudah dilimpahkan oleh KPK," kata Kurnia dalam konferensi pers secara daring, Rabu.
Kurnia menyebutkan, pihaknya juga berharap agar Kepolisian tidak melepas begitu saja pihak-pihak yang sudah diamankan saat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
"Kita tidak orang yang terkena OTT dilepas begitu saja tanpa ada penanganan perkara lebih lanjut," ujar Kurnia.
Baca juga : Puan Dorong Sivitas Akademika Terus Berinovasi Tangkal Covid-19
Di sisi lain, ICW juga mempertanyakan langkah KPK yang menyerahkan kasus OTT pejabat di UNJ ke kepolisian dengan alasan bukan penyelenggara negara.
“Padahal rektor perguruan tinggi negeri merupakan penyelenggara negara. Makanya kita pertanyakan logika KPK. Apalagi sudah dicantumkan dalam siaran pers KPK,” ujarnya.
Peneliti ICW Siti Juliantari menambahkan, praktik suap tersebut diduga dilakukan pejabat UNJ ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk mempertahankan posisinya di kampus. Apalagi saat ini posisi UNJ masih merupakan badan layanan umum (BLU) yang masih bersinggungan langsung dengan kementerian.
“Akibatnya wajar kasus suap bisa terjadi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan OTT terhadap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ berinisial DAN pada Rabu (20/5) siang.
Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar US$1.200 dan Rp27,5 juta. Namun setelah didalami KPK belum menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. (OL-7)
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.
Cak Imin : Pemerintah dapat dikatakan hebat jika mampu menyediakan pendidikan murah. Hal itu merespons kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Nadiem Makarim yakin program Merdeka Belajar mampu memberikan dampak positif pada dunia pendidikan
Nah, berapa besar perubahan jumlah soal dan waktu pengerjaan UTBK SNBT 2024? Simak perubahannya secara detal di bawah ini.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved