Tokoh Publik Terbelah Sikapi Relaksasi

MESKIPUN mendukung sepenuhnya pelarangan mudik oleh pemerintah, para tokoh publik terbelah dalam menyikapi relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berupa membuka kembali moda transportasi dengan syarat menjaga protocol Kesehatan menjelang Idul Fitri 1441 hijriah.

Hal itu terungkap dalam survei daring yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News tentang Mengkritisi Kebijakan Larangan Mudik. Survei daring pada 8-12 Mei itu bertema Mengkritisi Kebijakan Larangan Mudik.

Baca juga: Tokoh Publik Hakulyakin Larangan Mudik Bisa Putus Rantai Covid-19

Survei diikuti 157 tokoh publik dari 34 provinsi di Tanah Air dengan menggunakan metodologi nonprobabilitas  dengan sampel yang dipilih (recruited sample), yakni sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Dalam survei tersebut mereka mengisi 10 pertanyaan yang dikirim via Google Form.

Yang dimaksud dengan tokoh publik adalah mereka yang memiliki pengaruh cukup besar di daerah mereka maupun pengaruh di kancah nasional.  

Baca juga: Optimisme Publik Muncul terhadap Pemerintahan Jokowi-Amin

Mereka yang setuju kebijakan moda transportasi beroperasi sebesar 44,58% dan yang tidak setuju sebesar 55,42%.

Namun, mereka mengakui bahwa kebijakan moda transportasi tersebut akan mempersulit pelaksanaan PSBB sebesar 85,99%.

Mereka mengutarakan tiga alasan, pertama, kebijakan moda transportasi itu akan memperluas penyebaran covid-19 hingga ke daerah (20,1%), kedua, control di lapangan sulit (13,2%), dan ketiga, akan banyak orang menyalahgunakan kesempatan (11,8%).

Baca juga: Pesimisme atau Optimisme?

Para tokoh publik atau pemuka opini ini menilai mudik tidak hanya pergerakan orang secara fisik dari kota ke desa, melainkan memiliki makna khusus. Mereka menilai mudik sebagai sarana silaturrahim dengan orang tua dan sanak family sebesar 98,73%.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan gagasan relaksasi atau pelonggaran pada masa pandemic covid-19, seperti moda transportasi yang sudah berjalan, membuktikan pemerintahan kelelahan menghadapi dilema antara kesehatan dan ekonomi.

"Kelelahan itu, baik secara teknis pelaksanaan PSBB, penegakan hukum, dan dampak sistemik secara ekonomi akibat penanganan covid-19," kata Sirajuddin Abbas dalam diskusi membedah survei NRC yang dilakukan via aplikasi zoom di Jakarta, Kamis (14/5).

Karena itu, Abbas tak heran bila dalam survei NRC, sebagian tokoh publik menilai tidak meyakini konsistensi pemerintah terkait larangan mudik menjelang lebaran (69,43%).

Artinya, pemerintah perlu lebih tegas lagi memperlihatkan kepada publik soal larangan mudik, meskipun data 24 April-14 Mei 2020 sudah belasan ribu kendaran yang diminta putar balik ke Jakarta Ketika pengguna kendaraan akan mudik. (X-15)