Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALOKASI anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan virus korona atau covid-19 tidak boleh ada penyimpangan maupun gagal terserap. Karenanya, Komisi II DPR akan menjalankan fungsi pengawasan berikut berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain supaya dana itu tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
"Komisi II DPR RI harus memperkuat pengawasan terhadap realokasi anggaran pada masing-masing pemerintah daerah baik provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terkait fokus penanganan covid-19 agar tepat sasaran," tegas Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).
Menurut putra daerah dari Lombok Timur itu, fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk pengawasan. Peran ini sangat penting untuk menjamin hak rakyat dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
Baca juga: Pengesahaan RKUHP Diminta Ditunda
Maka, setiap celah penyalahgunaan anggaran ini, kata dia, perlu ditutup dan diawasi dengan serius.
"Jangan sampai ada yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan di balik musibah ini," tegasnya.
Maka, Politisi Partai NasDem itu mengajak rekan-rekannya di Komisi II untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk aparat penegak hukum dalam mengawal dana tersebut.
Dengan penyerapan anggaran yang sesuai perencanaan dan terarah diharapkan mempercepat masyarakat terbebas dari virus korona.
"Koordinasi dan pengawasan harus ditingkatkan. Semua itu untuk memastikan agar program tepat sasaran, terarah dan efektif utk menanggulangi musibah covid-19 ini," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam penanggulangan virus korona atau covid-19. Langkah pencegahan menjadi amat penting sehingga pemerintah tidak boleh ragu dalam melarang masyarakat pulang kampung atau mudik pada lebaran tahun ini.
"Pemerintah pusat harus menjadikan keselamatan rakyat sebagai panglima tertinggi. Sehingga kebijakan untuk melarang mudik harus di tegaskan tanpa keraguan," pungkasnya. (OL-1)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan normalnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir tahun Desember nanti akan cenderung membaik.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved